"Disebutkan bahwa siapa yang mengetahui, mengalami, mendengarkan, melihat adanya tindak pidana disitu dikatakan berhak menyampaikan laporan kepada aparat berwajib, baru menjadi wajib (laporan) jika seseorang mengetahui permufakatan jahat yang mengancam ketertiban dan keamanan umum," jelasnya.
KPK Dinilai Seharusnya Lebih Proaktif
Mahfud menilai, jika KPK membutuhkan informasi, seharusnya lembaga tersebut yang proaktif memanggil atau mendatangi sumber utama informasi, bukan menunggu laporan. Ia menganggap sikap KPK yang meminta laporan dalam kasus ini terasa janggal.
Menurutnya, sikap KPK ini terkesan tidak konsisten. "Kadangkala laporan yang masuk gak digubris, kan udah banyak laporannya, giliran yang dengar kayak gini orang tidak wajib lapor, orang disuruh lapor," tandas Mahfud.
Sumber: ayojakarta.com
Artikel Terkait
Siapa yang Berhak Tentukan Tersangka Korupsi Kuota Haji Rp 1 Triliun?
Marcella Santoso Didakwa Cuci Uang Rp 52,5 M, Tak Hanya Suap Tapi Terkait Vonis Lepas Ekspor CPO
Polri Hanya Beri Sanksi Etik ke 4 Personelnya yang Terlibat Penyelundupan Narkoba, Kok Bisa?
KPK Dituding Ngawur Usut Korupsi Whoosh, MAKI: Hanya Cari yang Mudah Saja!