Kebijakan Kontroversial Sanae Takaichi: Pernyataan Taiwan dan Wacana Ubah Prinsip Non-Nuklir Picu Protes

Guru besar tamu Universitas Waseda Hajime Takano menilai media Jepang turut berkontribusi dalam menggembar-gemborkan "teori ancaman Tiongkok" untuk mencari pembenaran bagi kebijakan perluasan militer.

Wacana Penyesuaian Prinsip Non-Nuklir

Berdasarkan laporan Kyodo, Takaichi sedang mengkaji kemungkinan mengubah ketentuan "tidak memasukkan senjata nuklir" dalam "Tiga Prinsip Non-Nuklir" pada revisi National Security Strategy. Jika perubahan ini terjadi, akan menjadi pergeseran besar dalam kebijakan keamanan Jepang pasca perang.

Mantan Perdana Menteri Yoshihiko Noda mengkritik keras kemungkinan peninjauan kembali "Tiga Prinsip Non-Nuklir". Ia menilai pernyataan Takaichi yang gegabah mencerminkan kurangnya pengendalian diri sebagai Panglima Tertinggi Pasukan Bela Diri.

Asahi Shimbun dalam tajuk rencananya menegaskan bahwa sebagai satu-satunya negara yang mengalami serangan bom atom, Jepang harus mempertahankan "Tiga Prinsip Non-Nuklir" sebagai kebijakan nasional yang telah mendapat dukungan luas masyarakat.

Protes Masyarakat dan Kritik Pakar

Lebih dari seratus warga Jepang berkumpul di depan kantor perdana menteri untuk melakukan aksi protes. Massa meneriakkan slogan-slogan seperti "Lebih penting melindungi kesejahteraan rakyat daripada memperkuat militer" dan menuntut Takaichi bertanggung jawab atas pernyataannya.

Jurnalis senior Yujin Fuse dalam wawancara dengan media menyatakan bahwa pernyataan Takaichi akan semakin memperuncing ketegangan di kawasan. Ia berharap pemerintah Jepang segera mengambil langkah konkret untuk meredakan situasi.

Mantan Wali Kota Ginowan Yoichi Iha mengkritik bahwa "tiga dokumen keamanan" pemerintah lebih berbicara tentang persiapan perang daripada pencegahan perang. Ia menyerukan Jepang untuk keluar dari kerangka strategi Amerika Serikat.