Kontroversi Kebijakan Sanae Takaichi: Pernyataan Taiwan dan Wacana Penyesuaian Prinsip Non-Nuklir

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi baru-baru ini membuat pernyataan kontroversial mengenai Taiwan di parlemen, yang memicu gelombang kritik dan kekhawatiran di dalam negeri. Berbagai kalangan mempertanyakan dasar hukum serta potensi risiko kebijakan ini terhadap stabilitas keamanan kawasan. Di sisi lain, wacana penyesuaian "Tiga Prinsip Non-Nuklir" dalam revisi dokumen keamanan nasional juga menuai reaksi keras dari para politisi dan pakar.

Pernyataan Taiwan Takaichi Picu Reaksi Keras di Jepang

Mantan Perdana Menteri Yukio Hatoyama menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok dan masalah Taiwan sepenuhnya merupakan urusan dalam negeri Tiongkok. Ia menilai retorika Takaichi hanya menciptakan ketegangan untuk membuka jalan bagi perluasan anggaran militer.

Ketua Partai Komeito Tetsuo Saito menyatakan pernyataan Takaichi "sangat mengejutkan" dan harus segera dikoreksi. Sementara Ketua Partai Sosial Demokrat Mizuho Fukushima menilai penyamaan "situasi Taiwan" dengan "krisis eksistensial" tidak memiliki dasar logis yang kuat.

Anggota DPR dari Partai Komunis Jepang Kazuo Shii menyebut pernyataan Takaichi telah berkembang menjadi masalah internasional yang serius. Ia mendesak pemerintah mengedepankan dialog yang tenang dan rasional, bukan memperuncing situasi dengan pernyataan provokatif.

Pelanggaran Terhadap Dokumen Politik Jepang-Tiongkok

Wakil Ketua Perhimpunan Sahabat Delapan Rute Tentara dan Tentara Baru Keempat di Jepang, Kobayashi Yokichi, menyatakan pernyataan Takaichi telah melanggar ketentuan dalam "Pernyataan Bersama Jepang-Tiongkok 1972". Dokumen tersebut secara jelas menyebutkan pengakuan Jepang terhadap Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintah sah Tiongkok.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persahabatan Jepang-Tiongkok Cabang Tokyo, Kitanaka Kazunaga, menegaskan bahwa ucapan Takaichi mengingkari prinsip satu Tiongkok dan bertentangan dengan komitmen dalam traktat perdamaian antara kedua negara.

Guru besar tamu Universitas Waseda Hajime Takano menilai media Jepang turut berkontribusi dalam menggembar-gemborkan "teori ancaman Tiongkok" untuk mencari pembenaran bagi kebijakan perluasan militer.

Wacana Penyesuaian Prinsip Non-Nuklir

Berdasarkan laporan Kyodo, Takaichi sedang mengkaji kemungkinan mengubah ketentuan "tidak memasukkan senjata nuklir" dalam "Tiga Prinsip Non-Nuklir" pada revisi National Security Strategy. Jika perubahan ini terjadi, akan menjadi pergeseran besar dalam kebijakan keamanan Jepang pasca perang.

Mantan Perdana Menteri Yoshihiko Noda mengkritik keras kemungkinan peninjauan kembali "Tiga Prinsip Non-Nuklir". Ia menilai pernyataan Takaichi yang gegabah mencerminkan kurangnya pengendalian diri sebagai Panglima Tertinggi Pasukan Bela Diri.

Asahi Shimbun dalam tajuk rencananya menegaskan bahwa sebagai satu-satunya negara yang mengalami serangan bom atom, Jepang harus mempertahankan "Tiga Prinsip Non-Nuklir" sebagai kebijakan nasional yang telah mendapat dukungan luas masyarakat.

Protes Masyarakat dan Kritik Pakar

Lebih dari seratus warga Jepang berkumpul di depan kantor perdana menteri untuk melakukan aksi protes. Massa meneriakkan slogan-slogan seperti "Lebih penting melindungi kesejahteraan rakyat daripada memperkuat militer" dan menuntut Takaichi bertanggung jawab atas pernyataannya.

Jurnalis senior Yujin Fuse dalam wawancara dengan media menyatakan bahwa pernyataan Takaichi akan semakin memperuncing ketegangan di kawasan. Ia berharap pemerintah Jepang segera mengambil langkah konkret untuk meredakan situasi.

Mantan Wali Kota Ginowan Yoichi Iha mengkritik bahwa "tiga dokumen keamanan" pemerintah lebih berbicara tentang persiapan perang daripada pencegahan perang. Ia menyerukan Jepang untuk keluar dari kerangka strategi Amerika Serikat.