Presiden Prabowo Tegas: Minta Mendagri Copot Kepala Daerah yang Tinggalkan Rakyat Saat Bencana

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyindir kepala daerah yang memilih meninggalkan wilayahnya saat terjadi bencana besar. Pernyataan ini dinilai menyinggung langsung polemik Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang berangkat umrah di tengah status darurat bencana di kabupatennya.

Arahan Tegas dalam Rapat Koordinasi Bencana

Sindiran itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana se-Sumatera di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu, 7 Desember 2025. Usai menyapa para bupati yang hadir, Presiden langsung melontarkan pernyataan keras.

"Kalau yang mau lari-lari aja nggak apa-apa, dicopot Mendagri bisa ya, diproses," tegas Prabowo. Ia menambahkan, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran serius yang setara dengan desersi di militer.

Polemik Keberangkatan Bupati Aceh Selatan

Pernyataan Presiden ini menambah sorotan pada kasus Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Bupati nonaktif tersebut diketahui berangkat umrah ke Tanah Suci saat wilayahnya dilanda bencana banjir dan tanah longsor.

Foto keberangkatannya bersama keluarga bahkan beredar luas di media sosial. Yang semakin memperkeruh situasi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf ternyata telah menolak permohonan izin ke luar negeri yang diajukan Mirwan sebelumnya.

Langkah Tegas Partai Gerindra

Menanggapi polemik ini, Partai Gerindra telah mengambil tindakan disiplin. DPP Gerindra secara resmi memberhentikan Mirwan MS dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, menyatakan keputusan itu diambil karena sikap Mirwan dinilai bertentangan dengan tanggung jawab dan nilai-nilai kepemimpinan.

Pesan Kuat untuk Semua Kepala Daerah

Arahan Presiden Prabowo ini menjadi pesan yang jelas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Dalam situasi bencana, pemimpin diharapkan berada di garis depan bersama warganya, bukan justru meninggalkan mereka.

Permintaan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengambil tindakan tegas menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan akuntabilitas dan tanggung jawab para pejabat publik.