Bandara IMIP Morowali Dikritik Tajam: Disebut "Negara dalam Negara" dan Tindakan Makar

PARADAPOS.COM – Operasional Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah kembali menuai kontroversi dan sorotan publik. Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, memberikan kritik keras dengan menyebut keberadaan bandara ini mencerminkan lemahnya otoritas negara dan bahkan merupakan bentuk tindakan makar.

Pernyataan Kontroversial Muslim Arbi Soal Bandara IMIP

Muslim Arbi menegaskan bahwa Bandara IMIP beroperasi secara liar tanpa otoritas negara yang jelas. Ia menyoroti kebijakan Menteri Perhubungan yang dinilai plin-plan terkait status bandara tersebut.

“Keberadaan Bandara IMIP Morowali itu merupakan tindakan liar karena tidak ada otoritas negara yang jelas. Lebih aneh lagi ketika Menhub sempat menetapkannya sebagai bandara internasional, lalu mencabutnya kembali,” ujar Muslim Arbi seperti dikutip dari RMOL, Senin, 8 Desember 2025.

Dukungan atas Pernyataan Menhan dan Tuntutan untuk Menutup Bandara

Muslim Arbi sepakat dengan pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut Bandara IMIP sebagai bandara ilegal. Ia mendesak agar bandara tersebut segera ditutup dan semua pihak yang terlibat diperiksa.

“Bandara IMIP itu negara dalam negara. Segera saja tutup, dan semua pihak yang terlibat, Jokowi, Luhut, Menhub wajib diperiksa, termasuk perusahaan yang membangunnya,” tegasnya.

Tanggung Jawab Pemerintah dan Ancaman terhadap Kedaulatan

Lebih lanjut, Muslim Arbi menilai mantan Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, serta pihak terkait lainnya harus bertanggung jawab atas pembiaran yang menciptakan situasi "negara dalam negara".

“Indonesia bukan bagian dari China. Perjanjian dagang dalam bentuk apa pun jangan sampai membuat negeri ini tunduk pada kepentingan China dan mengorbankan kedaulatan nasional,” katanya.

Seruan kepada Seluruh Institusi Negara

Muslim Arbi juga menyerukan seluruh institusi negara, mulai dari Presiden, TNI, Polri, DPR, hingga BIN, untuk bersikap tegas dan tidak membiarkan potensi ancaman terhadap kedaulatan bangsa.

“Jangan sampai perlahan negeri ini mengalami Chinaisasi,” tutupnya.