Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu, Tolak Bantuan Asing untuk Penanganan Bencana Sumatra

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemampuan penuh untuk menangani bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah secara resmi menolak tawaran bantuan dari sejumlah kepala negara sahabat.

Pernyataan tegas ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025). Presiden mengungkapkan bahwa dirinya mendapat banyak telepon dari pemimpin dunia yang ingin mengirimkan bantuan.

"Saya bilang, 'Terima kasih atas perhatian Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini'," ujar Prabowo menirukan penolakannya.

Prabowo Juga Tolak Usulan Status Bencana Nasional

Sikap pemerintah untuk mengandalkan kemampuan dalam negeri juga tercermin dari keputusan untuk tidak menetapkan status bencana nasional. Presiden menilai pengerahan kekuatan negara saat ini sudah memadai dan situasi tetap terkendali.

"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan kekuatan. Ini tiga dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus," tegas Prabowo.

Lebih dari 50 Ribu Personel dan Puluhan Alutsista Dikerahkan

Prabowo membantah keras anggapan bahwa negara absen dalam penanganan bencana. Untuk membuktikannya, ia membeberkan data operasi penanganan yang masif.

Lebih dari 50.000 personel TNI dan Polri telah diterjunkan ke wilayah terdampak. Dukungan udara juga maksimal dengan pengerahan lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat untuk misi logistik dan evakuasi.

Pemerintah Siapkan Satgas dan 2.000 Hunian Tetap untuk Korban

Untuk fase pemulihan, pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Langkah konkret pertama adalah pembangunan 2.000 unit hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

"Mungkin mulai Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah, dan kemungkinan ini bisa langsung jadi rumah tetap," kata Prabowo.

Presiden juga menginstruksikan untuk memanfaatkan lahan milik negara, termasuk aset PTPN dan konsesi hutan, guna mempercepat proses pembangunan hunian tersebut.