Prabowo Kantongi Nama Pejabat TNI-Polri Perusak Hutan Sumatra, Pemicu Banjir Bandang

PARADAPOS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap telah mengantongi nama-nama pejabat TNI dan Polri yang terlibat dalam perusakan hutan Sumatra. Aktivitas ilegal ini diduga kuat menjadi penyebab utama bencana banjir bandang dan longsor yang menelan ribuan korban jiwa.

Prabowo Terima Laporan Keterlibatan Aparat

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin (15/12/2025), Prabowo secara terbuka menyampaikan temuan ini di hadapan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kepala Negara menyoroti praktik ilegal logging dan penyelundupan kayu yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.

"Dari pihak TNI sendiri yang melaporkan, ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat," tegas Prabowo seperti dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden.

Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas anak buahnya yang terlibat dalam tindak pidana perusakan hutan dan penyelundupan sumber daya alam tersebut.

Banjir Sumatra Akibat Kegagalan Kebijakan dan Kerusakan Hutan

Bencana banjir bandang di Sumatra belakangan ini menyoroti parahnya kerusakan hutan di wilayah tersebut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara menegaskan bahwa bencana yang terjadi hampir setiap tahun dipicu oleh kerusakan ekosistem, khususnya di kawasan Batang Toru (Harangan Tapanuli).

Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, Jaka Kelana Damanik, mengkritik narasi yang hanya menyalahkan curah hujan tinggi. Fakta di lapangan menunjukkan banyak kayu terbawa arus banjir dan citra satelit memperlihatkan kondisi hutan yang gundul di sekitar lokasi bencana.

"Hanya Kabupaten Samosir yang masuk kategori risiko rendah. Sebagian besar wilayah Sumatra Utara sudah masuk kelas risiko tinggi untuk bencana banjir dan longsor," jelas Jaka merujuk pada dokumen kajian risiko bencana nasional.

Korban Jiwa Akibat Banjir Sumatra Terus Bertambah

Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Senin (15/12/2025) malam mencatat korban jiwa akibat banjir dan longsor di tiga provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar) mencapai 1.030 orang meninggal, dengan 206 orang masih dinyatakan hilang. Angka ini menunjukkan skala bencana ekologis yang sangat serius.

WALHI Sumut menduga kuat laju deforestasi yang tak terbendung, didukung oleh izin-izin usaha dari pemerintah, menjadi akar masalah. Kerusakan ekosistem Batang Toru tidak hanya memicu bencana tetapi juga mengancam kelestarian flora dan fauna langka, termasuk orangutan tapanuli.

Pernyataan Presiden Prabowo ini diharapkan menjadi momentum penegakan hukum yang tegas terhadap perusakan lingkungan, baik yang dilakukan oleh korporasi maupun oknum aparat negara sendiri.