Islah Bahrawi Kritik Pemerintahan Prabowo: "Makan Tuh Pemerintahan, Demokrasi Mundur"

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam cuitannya di platform X, Islah menilai pemerintahan saat ini dinilai memundurkan amanat reformasi dan demokrasi.

Kritik Islah Bahrawi terhadap Supremasi Sipil dan Kebijakan

Islah menyoroti sejumlah kebijakan dan kondisi yang menurutnya mengikis supremasi sipil. Beberapa poin kritiknya meliputi:

• Aktivis yang dipenjara.
• Intimidasi terhadap konten kreator kritis.
• Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat.
• Pembentukan 140 batalyon tentara tambahan yang dikhawatirkan memicu militerisasi.
• Arah kebijakan politik dan ekonomi yang dianggap tidak jelas.

Dalam cuitannya, Islah menulis, Supremasi sipil dibuntungi perlahan. Polisi jadi 'pramuka'. Kebijakan politik dan ekonomi tak tentu arahnya.

Sindiran untuk Pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Islah dengan tegas menyindir pihak-pihak yang mendukung pemerintahan saat ini. Ia menyatakan, Makan tuh pemerintahan yang elu dukung habis-habisan! Gua? Gua lobet 16 persen. Dan gua bangga bukan bagian dari kalian yang ikut serta memundurkan amanat Reformasi dan Demokrasi.

Pernyataan lobet 16 persen merujuk pada dukungannya kepada pasangan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 yang memperoleh sekitar 16% suara.

Latarbelakang: Wacana Prabowo soal Pilkada oleh DPRD

Kritik ini muncul menyusul wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini disampaikannya dalam HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, pada Desember 2024.

Prabowo beralasan sistem pemilihan langsung dinilai terlalu mahal. Ia mencontohkan efisiensi sistem di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, di mana DPRD yang memilih kepala daerah.

Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, ujar Prabowo.

Dukungan Partai Politik terhadap Wacana Pilkada oleh DPRD

Wacana ini telah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik, antara lain:

• Partai Gerindra
• Partai Golkar
• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
• Partai Ummat
• Partai NasDem

Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan usulan tersebut layak untuk dipertimbangkan.

Kritik dari Islah Bahrawi ini menyoroti perdebatan panas mengenai arah demokrasi dan reformasi di Indonesia di bawah pemerintahan baru, serta potensi perubahan besar dalam sistem pemilihan kepala daerah.