Mahasiswa UGM Bubarkan Diskusi Pancasila, Sebut Pejabat Tak Pantas Bicara Ideologi di Tengah Krisis

PARADAPOS.COM - Aksi protes mahasiswa membubarkan diskusi bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Senin (15/6) malam. Forum yang digelar di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) itu dihadiri tiga pejabat Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko. Ketua Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Sheron Adam Funay, menilai para pembicara tidak pantas membahas Pancasila di tengah kondisi negara yang dinilai jauh dari nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Suasana malam itu memanas saat puluhan mahasiswa menyuarakan penolakan mereka. Mereka berpendapat, pemerintah gagal merespons keresahan masyarakat yang telah turun ke jalan di berbagai kota. Alih-alih mendengar tuntutan rakyat, para pejabat justru hadir untuk berbicara tentang ideologi bangsa.

Protes Mahasiswa dan Kritik terhadap Pemerintah

Sheron Adam Funay, dalam keterangannya pada Selasa (16/6), menyampaikan kekecewaannya secara terbuka. Ia menekankan bahwa para pejabat yang hadir tidak layak menjadi pembicara dalam forum semacam itu.

"Di kala masyarakat sudah terlalu sesak dengan kebodohan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini. Rakyat di berbagai kota sudah turun ke jalan, berteriak dengan serenteng tuntutannya, tapi di mana pemerintah saat itu?" ujar Sheron.

Ia melanjutkan dengan nada tegas, "Terhinalah mereka ketika berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila di tengah kondisi suara rakyat dibungkam, dikriminalisasi, dan kritik dianggap gangguan."

Menurut Sheron, ironi semakin terasa ketika pejabat yang berbicara tentang keadilan dan kesejahteraan justru dinilai berfoya-foya menggunakan uang negara. Ia mencontohkan program dan kunjungan luar negeri yang dianggap tidak bermanfaat.

Anggaran Negara dan Prioritas yang Dipertanyakan

Mahasiswa mempertanyakan alokasi anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk program-program prioritas. Sheron menyebutkan pendidikan gratis, perbaikan sekolah, menambal defisit BPJS, dan subsidi BBM sebagai kebutuhan mendesak yang terabaikan.

Namun, ia menilai rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka buta terhadap kondisi sosial. Menurutnya, pemerintah lebih mementingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap habis APBN dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai nirmanfaat.

"Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya rezim layani? Cita-cita Pancasila atau cita-cita untuk berkuasa?" cetusnya.

Dialog Langsung dengan Pejabat yang Hadir

Dalam kesempatan itu, Sheron mengaku sempat mempertanyakan langsung kesalahan pemerintah kepada Nusron Wahid dan Sudaryono. Namun, kedua pejabat tersebut menyatakan tidak ada kesalahan yang dilakukan pemerintah.

"Bahkan, Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN mengelak mengakui adanya ratusan tanah adat yang dicuri oleh pemerintah untuk proyek food estate," ungkapnya.

Ia juga menyoroti pernyataan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang disebut mengelak mengakui krisis yang terjadi, termasuk bocornya APBN akibat program populis seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Tak lupa, Budiman 'Sang Pengkhianat Reformasi' Sudjatmiko, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, menghilang ketika kami ingin mempertanyakan nasib rakyat miskin dan termarjinalkan," beber Sheron.

Pancasila Bukan Sekadar Pemanis Forum

Sheron menegaskan bahwa aksi protes ini bukan sekadar bentuk perlawanan tanpa arah. Menurutnya, mahasiswa memperjuangkan agar Pancasila tidak dijadikan sekadar pemanis dalam forum resmi. Nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat, katanya, tidak pernah serius diperjuangkan oleh pemerintah.

"Jika pemerintah terus merampas keadilan dan membiarkan perut rakyat kelaparan, jangan salahkan publik jika kesabaran ini habis. Jangan terkejut, jika dalam waktu dekat revolusi menjadi satu-satunya jalan keluar," pungkasnya.