Kapolri Tolak Bawahi Kementerian, Analisis Toxic Leadership dan Krisis Komunikasi Pemerintahan

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kapolri Listyo Sigit menyampaikan pernyataan tegas yang menuai beragam interpretasi. “Saya menolak Polri di bawah kementerian,” ujarnya. Pernyataan ini dilanjutkan dengan argumen bahwa langkah tersebut akan melemahkan Polri, negara, dan presiden, serta diakhiri dengan seruan untuk mempertahankan posisi tersebut “hingga titik darah penghabisan”.

Respons Komisi III dan Dinamika Politik 2029

Pernyataan Kapolri itu disambut sorak dan yel-yel “manyala Kapolri” dari sejumlah anggota Komisi III DPR. Analis memandang respons ini sebagai ekspresi kemenangan politik, yang berpotensi terkait dengan upaya mempertahankan dominasi dan menyongsong suksesi kepemimpinan nasional 2029.

Mengenal Toxic Leadership dan Dampaknya bagi Institusi

Fenomena perilaku kepemimpinan Kapolri yang dianggap melampaui otoritas pimpinan negara dan terjadi berulang, digolongkan sebagai Toxic Leadership. Gaya kepemimpinan seperti ini dinilai dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja dan kesehatan sebuah institusi, menciptakan lingkungan yang tidak sehat.

Gaduh Politik dan Dukungan Loyalis Prabowo

Rapat kerja yang sarat drama politik ini memicu kegaduhan di tingkat nasional. Para loyalis Prabowo Subianto mulai membangun narasi tentang kemarahan presiden terpilih terhadap Kapolri, yang dipandang telah melanggar etika bernegara. Namun, respons loyalis justru berisiko mendegradasi kepercayaan publik, karena masyarakat dinilai menginginkan tindakan nyata, bukan sekadar kemarahan simbolis.