Toxic Leadership Kapolri Listyo Sigit: Krisis Komunikasi & Ujian Pemerintahan Prabowo

Publik dianggap lebih membutuhkan presiden yang mampu mengerahkan seluruh energi kekuasaan untuk memberantas ketidakadilan, praktik politik sandera, manipulasi undang-undang, serta perilaku korup dan toxic leadership.

Beban Multidimensional dan Krisis Komunikasi Pemerintahan

Pemerintahan Prabowo Subianto disebut menghadapi beban multidimensional. Aspek lingkungan internal presiden dinilai menjadi penyumbang terbesar carut-marutnya tata kelola pemerintahan. Buruknya pola komunikasi pejabat negara menjadi pemantik meluasnya kemarahan publik, menandai adanya krisis komunikasi serius.

Krisis ini akibat kegagalan pejabat dalam memahami sentimen publik, menggunakan bahasa yang empatik, dan berkomunikasi dari hati. Pernyataan Kapolri di DPR disebut sebagai potret miskinnya budi pekerti pejabat dan cermin gaya komunikasi feodal yang tidak mendidik.

Harapan Rakyat: Pemimpin Berdamai dengan Diri Sendiri

Menghadapi dekadensi moral dan kultural di internal pemerintahan, narasi politik sekadar “kemarahan presiden” dinilai tidak cukup. Bangsa ini disebut rindu pada sosok pemimpin yang telah berdamai dengan dirinya sendiri, menjunjung tinggi kehormatan rakyat, dan berani menempatkan pejabat hukum yang bermasalah pada tempatnya.

Bagi pemimpin yang mengalir darah negarawannya, tugas seperti mengungkap kasus-kasus besar atau mengganti pejabat bermasalah seharusnya dapat dilakukan dengan tegas. Sebab, kezaliman sebesar apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran sekecil apapun.

Catatan: Opini atau tulisan ini merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya.