Indonesia Tunda Pengiriman Pasukan ke Gaza, Respons atas Serangan AS-Israel ke Iran

PARADAPOS.COM - Pemerintah Indonesia secara resmi menunda seluruh keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), termasuk rencana kontroversial pengiriman pasukan TNI ke Jalur Gaza. Keputusan pembekuan sementara atau "on hold" ini diumumkan Menteri Luar Negeri Sugiono, menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dinilai merusak kredibilitas forum tersebut. Penundaan ini menandai dinamika geopolitik yang kompleks dan memerlukan kehati-hatian tinggi dari Indonesia.

Keterkaitan Langsung dengan Pembekuan BoP

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Mulachela, menegaskan bahwa penundaan pengiriman pasukan tidak terpisah dari status BoP yang dibekukan. Menurutnya, keputusan ini merupakan respons langsung terhadap perkembangan di lapangan yang dianggap telah menggeser prinsip dasar dewan.

“Iya, jadi itu kan terkait ya. Jadi seperti yang disampaikan itu, on hold,” tuturnya saat dikonfirmasi di kawasan Universitas Indonesia, Kamis (12/3/2026).

BoP, yang diketuai Presiden AS Donald Trump, mendapat tekanan keras setelah dua anggotanya, AS dan Israel, melancarkan serangan ke Iran. Banyak pihak, termasuk di dalam negeri, menilai aksi tersebut ilegal dan membuat keberadaan dewan perdamaian kehilangan relevansi serta netralitasnya.

Ketentuan Khusus dan Keputusan Pemerintah

Meski ditunda, rencana pengiriman pasukan TNI sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sebenarnya telah dirancang dengan sejumlah persyaratan ketat. Vahd menjelaskan bahwa Indonesia telah menetapkan sejumlah "caveat" atau ketentuan khusus yang harus dipenuhi sebelum komitmen dilaksanakan.

“Jadi sebelum keadaan on hold, kita memang mengkondisikan keterlibatan itu,” jelasnya.

Di antara syarat-syarat krusial itu adalah hak Indonesia untuk menentukan area penempatan pasukan di Gaza, kejelasan mandat operasi, dan yang terpenting, persetujuan resmi dari pihak Palestina. Vahd menekankan bahwa keputusan penundaan ini adalah kebijakan pemerintah secara keseluruhan, bukan hanya berasal dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan semata.

Dinamika Lapangan dan Kesiapan Pasukan

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggambarkan situasi ini sebagai hal yang "sangat dinamis". Dinamika tersebut tidak hanya menyangkut status politik BoP, tetapi juga menyentuh aspek teknis seperti komposisi dan jumlah pasukan.

“Jadi, dinamika BOP ini juga sangat tinggi sekarang,” ujar Sjafrie di kantornya, Kamis lalu.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya pernah menyatakan kesiapan Indonesia mengirimkan 20.000 personel. Namun, antusiasme yang besar itu tidak diimbangi oleh negara-negara lain, yang hanya berencana mengirimkan kontingen dalam jumlah ratusan. Menghadapi realitas ini, pemerintah menyesuaikan skala kesiapannya.

“Tetapi ternyata negara-negara lain itu cuma ngirim berapa ratus. Jadi kita siap 8.000, ya. Tapi yang paling penting bahwa kalau situasi tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, kita lakukan pekerjaan,” lanjut Sjafrie.

Di tengah ketidakpastian, pihaknya memastikan bahwa pasukan TNI yang telah disiapkan tetap dalam status siaga. “Ini dinamika geopolitik sangat tinggi. Jadi kita selalu menunggu setiap saat,” pungkasnya, mencerminkan sikap waspada dan fleksibel dalam menghadapi perubahan situasi global yang cepat.