Susi Pudjiastuti Resmi Jadi Komisaris Utama Independen bank bjb, Ayi Subarna Ditunjuk sebagai Direktur Utama

PARADAPOS.COM - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank bjb Tahun Buku 2025 secara resmi menunjuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sebagai Komisaris Utama Independen. Ayi Subarna juga ditetapkan sebagai Direktur Utama yang baru. Keputusan ini diambil dalam rapat yang digelar secara hybrid pada Selasa, 28 April 2026, dengan kehadiran fisik terbatas di Bale Pakuan, Bandung, serta partisipasi daring melalui platform eASY.KSEI.

Proses penunjukan Susi Pudjiastuti ternyata tidak berlangsung tanpa hambatan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa mantan menteri tersebut sempat menolak tawaran sebelum akhirnya bersedia menerima mandat.

"Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas," ujar Dedi dalam keterangannya.

Menurut Dedi, kapasitas dan pengalaman Susi Pudjiastuti dinilai sangat relevan untuk memberikan nasihat strategis kepada Gubernur dalam pengambilan keputusan. Ia menegaskan bahwa penyusunan struktur kepemimpinan baru ini merupakan fondasi penting agar bank bjb mampu naik kelas dan bersaing di tingkat nasional.

"Dengan postur baru ini, kita harapkan bjb menjadi bank yang kredibel, tidak hanya eksis sebagai bank Pemda tapi juga diminati secara nasional," jelasnya.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb

Berikut adalah susunan lengkap anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb hasil RUPS Tahun Buku 2025:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen: Susi Pudjiastuti"
Komisaris Independen: Novian Herodwijanto
Komisaris Independen: Eydu Oktain Panjaitan"
Komisaris: Rudie Kusmayadi
Komisaris: Herman Suryatman
Komisaris: Tomsi Tohir

Direksi

Direktur Utama: Ayi Subarna
Direktur Kepatuhan: Asep Dani Fadillah
Direktur Keuangan: Hana Dartiwan
Direktur Korporasi dan UMKM: Mulyana
Direktur Konsumer dan Ritel: Nunung Suhartini
Direktur Teknologi Informasi: Muhammad As’adi Budiman
Direktur Operasional: Herfinia

"Berlaku efektif sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.