PARADAPOS.COM - Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat di Kalimantan Timur kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kaltim, Senin (4/5/2026). Aksi jilid II ini merupakan lanjutan dari protes serupa pada 21 April lalu, dengan tuntutan utama pengesahan Hak Angket. Massa yang diperkirakan mencapai 2.000 hingga 2.500 orang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan warga biasa. Ketegangan memuncak saat pagar dan kawat berduri di kompleks DPRD Kaltim Karang Paci jebol diterobos oleh massa yang kecewa karena Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, kembali tidak hadir menemui mereka.
Aksi Jilid II: Kesabaran yang Habis
Samarinda malam itu terasa panas, bukan karena cuaca. Ribuan warga Kaltim kembali memadati depan gedung DPRD. Mereka datang bukan dengan membawa proposal, melainkan dengan kesabaran yang sudah habis. Sejak aksi pertama pada 21 April lalu, tuntutan mereka seolah menggantung tanpa kejelasan.
Mahasiswa, buruh, dan warga biasa yang kerap dipandang sebelah mata justru menunjukkan tekad bulat. Mereka datang dengan satu keyakinan: ketika perut lapar dan kepala panas, pagar besi hanyalah dekorasi. Benar saja, kawat berduri di Gedung DPRD Kaltim Karang Paci akhirnya jebol. Massa masuk ke halaman, bukan untuk berswafoto, melainkan untuk menuntut audit moral terhadap wakil rakyat yang mereka nilai sudah kehilangan arah.
Hak Angket yang Mandek
Inti dari gelombang protes ini adalah tuntutan pengesahan Hak Angket. Sebelumnya, tujuh fraksi di DPRD Kaltim sudah menyatakan sepakat. Secara prosedural, tinggal menunggu ketuk palu. Namun, dalam praktik politik di daerah, palu seringkali bukan alat pengambil keputusan, melainkan alat penunda.
Rapat internal digelar dari sore hingga malam. Lampu di gedung menyala terang, kopi mungkin sudah berganti gelas berkali-kali. Namun, hasilnya nihil. Kata “dibahas” kembali menjadi mantra sakti yang membuat waktu berhenti, logika mati, dan rakyat disuruh sabar tanpa kepastian.
Ketua DPRD Absen, Massa Kecewa
Bagian paling ironis dari aksi ini adalah ketidakhadiran Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Untuk kedua kalinya, politikus yang akrab disapa Hamas itu ogah bertemu dengan konstituennya. Informasi yang beredar, ia sedang mengikuti retret di Magelang.
“Sementara rakyat mendobrak pagar, beliau malah ‘healing’,” ujar seorang koordinator aksi dengan nada getir. Bagi massa, ini bukan sekadar absen biasa. Ini adalah strategi menghilang di saat keadaan genting. Rakyat datang dengan amarah, namun dijawab dengan ketenangan batin seorang pejabat yang jauh dari lokasi. Sinkron? Jelas tidak. Lucu? Mungkin, jika tidak memilukan.
Yang tersisa di gedung itu hanyalah perwakilan yang mengulang mantra klasik: “Kami menghargai aspirasi.” Sebuah kalimat yang, jika dikumpulkan sejak dulu, mungkin sudah bisa menjadi monumen kebohongan nasional.
Kursi Pijat hingga Akuarium: Sorotan Anggaran Mewah
Di tengah kemarahan massa, isu anggaran mewah kembali mencuat. Sorotan utama tertuju pada rencana renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang menelan biaya Rp25 miliar. Di dalamnya, terdapat pos anggaran untuk kursi pijat seharga Rp125 juta.
“Biar nyaman duduk saat mendengar keluhan rakyat yang tak pernah selesai,” sindir seorang pengunjuk rasa. Tak hanya itu, ada juga anggaran untuk akuarium air laut. Ikan-ikan di dalamnya, kata mereka, mungkin lebih sehat daripada fasilitas puskesmas di daerah terpencil. Lalu, ada pos Rp8,5 miliar untuk mobil dinas baru, yang dianggap sebagai simbol kecepatan para pejabat untuk menjauh dari masalah, bukan mendekat ke rakyat.
Di luar sana, rakyat masih jungkir balik mencari pendidikan layak, berobat dengan biaya mahal, dan menghadapi ekonomi yang lebih sering memihak mereka yang sudah kenyang. Ironi ini semakin terasa dengan adanya Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP). Namanya terdengar keren, namun isinya menuai kritik karena di dalamnya terdapat nama Hijrah Mas’ud, adik kandung gubernur. “Ini bukan lagi percepatan pembangunan, ini percepatan silaturahmi keluarga di lingkar kekuasaan,” ujar seorang aktivis.
Pagar Jebol, Mental Elite Masih Kuat
Malam semakin larut, namun massa tetap bertahan. Mereka sadar, jika lengah sedikit, tuntutan mereka bisa dikubur diam-diam, seperti file korup yang sengaja dihapus. Mereka berdiri di sana bukan hanya melawan pagar besi, tetapi melawan tradisi lama: politik yang lebih cepat lari daripada bertanggung jawab.
Hari itu, rakyat Kaltim membuktikan satu hal: kawat berduri bisa ditembus, pagar besi bisa dihancurkan. Namun, yang paling sulit dijebol ternyata bukan itu, melainkan mental elite yang alergi pada kejujuran. Rakyat berhasil masuk ke halaman DPRD, tapi DPRD sendiri sepertinya sudah keluar duluan—minimal secara mental, dan ketuanya secara fisik.
Tinggal satu pertanyaan menggantung seperti janji kampanye: kalau rakyat terus datang, apakah wakil rakyat akan terus pergi? Atau, nanti sekalian saja gedung itu dikunci dari dalam, biar benar-benar jadi museum janji kosong.
Artikel Terkait
Isu Pemakzulan Prabowo-Gibran Menguat di Tengah Krisis Kepercayaan dan Ketahanan Pangan
200 Ribu Buruh dari Enam Provinsi Siap Padati Monas pada May Day 2026, Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Anggota TNI AL Gebrak Ambulans yang Hendak Jemput Pasien Kritis di Surabaya, Minta Maaf Usai Viral
Anggaran Sepatu Sekolah Rp27,5 Miliar Dikritik, Mensos Buka Suara