PARADAPOS.COM - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) melayangkan kritik tajam terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24, Selasa, 7 Juli 2026. Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menyoroti lonjakan utang pemerintah yang mencapai Rp846 triliun dalam satu tahun, sehingga total utang hingga akhir 2025 membengkak menjadi Rp9.658 triliun. Selain itu, defisit anggaran yang membengkak dan sejumlah target pembangunan yang tidak tercapai menjadi sorotan utama fraksi tersebut.
Lonjakan Utang dan Defisit yang Mengkhawatirkan
Dalam pemaparannya di hadapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Didik Haryadi mengungkapkan data yang cukup mengejutkan. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025 mencapai 40,5 persen, naik dari 39,8 persen di tahun sebelumnya.
“Rasio utang PDB 2025 mencapai 40,5 persen. Sedangkan 2024, 39,8 persen. Pemerintah bertambah utang Rp846 triliun sehingga total utang sampai 2025 adalah sebesar Rp9,658 triliun,” kata Didik dalam rapat tersebut.
Ia kemudian merinci bahwa realisasi pendapatan negara hanya mencapai 92 persen dari target, sementara realisasi belanja mencapai 94 persen. Ketidakseimbangan ini menyebabkan defisit anggaran membengkak hingga 108 persen dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025.
Lebih lanjut, besarnya defisit yang mencapai 2,81 persen PDB juga lebih tinggi dibanding target awal sebesar 2,53 persen. Akibatnya, defisit bertambah Rp54 triliun.
“Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak efektif dalam mengendalikan belanja sesuai dengan kemampuan pendapatan negara, sehingga defisit bertambah Rp54 triliun, suatu beban keuangan negara yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat,” tegasnya.
Target Pembangunan yang Meleset
Tak hanya soal fiskal, PDIP juga menyoroti sejumlah target pembangunan yang gagal dicapai. Tingkat kemiskinan yang ditargetkan berada di kisaran 7-8 persen, misalnya, justru terealisasi sebesar 8,25 persen. Angka ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan belum berjalan optimal.
Sementara untuk indikator lain, seperti tingkat kemiskinan ekstrem, indeks pembangunan manusia, dan nilai tukar nelayan (NTN), juga disebut tidak sesuai target APBN.
“Tingkat kemiskinan ekstrem target 0 persen, capaian tidak dilaporkan. Indeks modal pembangunan manusia target 0,56, capaian tidak dilaporkan. NTN target 105 sampai 108, capaian 103,” katanya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas program-program pemerintah yang dibiayai oleh APBN.
Prioritas Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi
Dari delapan prioritas nasional yang dibiayai APBN 2025, hanya sekitar 33 persen indikator yang dilaporkan berhasil mencapai sasaran. Artinya, sebagian besar program prioritas belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Kondisi ini diperparah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari target yang direncanakan.
“Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai sebagaimana yang direncanakan yaitu 5,2 persen, sedangkan realisasinya 5,11 persen,” tuturnya.
Meski mengkritik tajam, Fraksi PDIP pada akhirnya menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme di DPR. Langkah ini menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan tetap dalam koridor pengawasan dan dialog politik yang konstruktif.
Editor: Clara Salsabila
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kabulkan Praperadilan Roy Suryo, Nyatakan Penggeledahan hingga Penahanan Tidak Sah
Anak Menteri Keuangan Diduga Pamer Taruhan di Platform Judi yang Diblokir, KPK Didorong Turun Tangan
Pengendara Ninja Pemukul Pemotor Positif Sabu, Ditetapkan Jadi Tersangka
Ribuan ASN dan PPPK di Tidore Bentrok saat Apel Akbar, TPP Dipotong 30 Persen