Ketum KNPI Sebut Pemerintah Perlu Libatkan FPI Berantas Judi Online

Pemberantasan judi online tidak cukup hanya mengandalkan Aparat Penegak Hukum (APH) semata, tapi perlu melibatkan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi).

Haris Pertama menyebutkan, pemerintah perlu melibatkan seluruh elemen bangsa melawan judi online yang merusak ini.

Salah satunya, kata Haris ialah dengan menggandeng ormas keagamaan, seperti Front Persaudaraan Islam (FPI).

Meski ormas tersebut sudah dibubarkan, Haris meyakini masih banyak kader dan simpatisan yang masih merasa sebagai anggota FPI.

“Makanya pemerintah perlu melibatkan FPI. Ormas ini punya massa konkrit yang sudah tidak diragukan militansinya untuk menjaga Indonesia,” kata Haris dalam keterangan di Jakarta, Senin (1/7).

Selain FPI, NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Walubi, dan Permabudhi juga harus dilibatkan. Tidak hanya itu, Organisasi Kepemudaan (OKP) juga perlu dilibatkan.

“Kalau pemerintah serius, libatkan ormas-ormas keagamaan dalam memberantas judi online,” tandas Haris.

Melibatkan mereka, tutup Haris, agar sosialisasi pemberantasan judi online lebih efektif. Karena pimpinan ormas-ormas tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Jika pemerintah tidak serius. Lebih baik judi online dilegalkan saja. Dikelola dengan baik agar bisa jadi salah satu pemasukan bagi negara,” kata Haris. ***

Sumber: pojoksatu

SEBELUMNYA