PARADAPOS.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) menyatakan mosi tidak percaya kepada Rektor Ova Emilia.
Mosi ini disampaikan setelah sebelumnya mahasiswa meminta Ova mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, namun tidak dilakukan.
"Kami hanya ingin mengembalikan marwah UGM sebagai kampus kerakyatan yang artinya harus berpihak semata-mata demi kepentingan rakyat dan bukan kepentingan penguasa," kata Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, dikutip Minggu (25/5).
Menurut Tiyo, UGM telah terlibat membesarkan kekuasaan Presiden RI ke-7 Jokowi, yang disebut telah menjadi bagian berbagai masalah hari ini.
Pemerintahan yang baru saat ini pun, disebut Tiyo merupakan rezim yang dikehendaki Jokowi.
"Tidak sulit memahami betapa UGM mestinya turut bertanggung jawab dengan menegaskan keberpihakannya," kata dia.
"Ketika menuntut supaya rektor UGM melayangkan Mosi Tidak Percaya kepada Lembaga negara, justru dijawab dengan bahwa UGM telah menyelenggarakan kegiatan diskusi yang mengkritik realitas politik hari ini yang tidak lebih dari sebuah akrobat dalam panggung media sementara ketidakadilan dan penindasan terus tetap serta senantiasa terjadi di mana-mana," sambungnya.
Atas dasar itu, maka BEM KM UGM menyatakan mosi tidak percaya kepada Ova.
"Mosi ini tidak akan kami cabut dan kami akan tetap tidak percaya sampai rektor UGM menyatakan mosi tidak percaya ke Rezim Prabowo-Gibran atau yang setara dengannya sebagai penegasan keberpihakan kepada rakyat," ucapnya.
Berikut selengkapnya mosi tidak percaya dari BEM KM UGM kepada rektor Ova Emilia:
Mosi Tidak Percaya
Terpilihnya pelanggar HAM, Prabowo Subianto sebagai presiden Republik Indonesia daan nepo-baby, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi Wakil Presiden dengan mengubah konstitusi atas bantuan 'Raja Jawa' Jokowi yang dapat sedemikian berkuasa atas dukungan UGM.
Segala kebijakan ditetapkan oleh pemerintah Prabowo diberlakukan tanpa konsiderasi lebih jauh, Makan Bergizi Gratis, Inpres mengenai Efisiensi Anggaran, dan Danantara.
Tak sampai di situ, Prabowo menghendaki Revisi UU TNI sebagai Langkah permulaan mengembalikan Dwi Fungsi TNI dengan mengubur cita-cita Reformasi Militerisme merangsek ke beberapa lingkungan kampus dengan dalih penguatan nasionalisme.
Artikel Terkait
Afeela by Sony Honda: Mobil Listrik Pertama dengan PS Remote Play untuk Main Game PS5/4
Viral Pria Ludahi Kasir Swalayan di Makassar: Kronologi, Identitas Oknum Dosen UIM, & Proses Hukum
Media Wahyudi Askar Kritik MBG Saat Libur Sekolah: Potensi Rugikan Negara Rp2,8 Triliun
Klaim Elida Netti Sentuh Ijazah Jokowi: Bantahan Kubu Roy Suryo & Fakta Gelar Perkara