Buat Pernyataan Blunder, Politikus Demokrat Minta Prabowo Pecat Nusron Wahid

Politikus Partai Demokrat, Rommi Irawan, secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Desakan ini ia sampaikan melalui akun media sosial pribadinya dengan menandai akun resmi Presiden @prabowo, Senin (11/8/2025).

Rommi menilai pernyataan Nusron yang menyebut bahwa tidak ada tanah milik rakyat dan semua tanah adalah milik negara merupakan blunder serius yang berpotensi memicu kegaduhan publik.

“Tolong reshuffle menteri @atr_bpn @nusronwahid. Pernyataan banyak blunder. Apalagi tdk ada tanah milik rakyat, semuanya milik negara?” tulis Rommi.

Ia juga menyoroti sikap pembelaan yang dilakukan oleh Muhibbin terhadap pernyataan Nusron. Dalam unggahannya, Rommi secara satir menulis, “Jadi Muhibbin pembela Habib memang harus Oon?” yang mengindikasikan kekecewaannya terhadap pembelaan tersebut.

Rommi menegaskan, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, masyarakat di berbagai daerah sudah memiliki tanah secara turun-temurun yang diakui oleh hukum adat. Ia mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana banyak tanah telah dimiliki rakyat jauh sebelum lahirnya negara modern Indonesia.

“Kalau kita bicara sejarah, sebelum ada negara Indonesia, tanah-tanah di daerah seperti Jogja, Bali, atau kampung-kampung adat lainnya sudah dimiliki oleh rakyat melalui sistem hak milik adat. Mengabaikan fakta sejarah ini sama saja menafikan identitas bangsa,” tegas Rommi dalam keterangannya kepada media.

Menurutnya, pernyataan Nusron bisa mencederai rasa keadilan publik, apalagi di tengah meningkatnya sengketa lahan yang melibatkan rakyat kecil melawan perusahaan besar maupun pemerintah.

Pernyataan Nusron Wahid ini sebelumnya memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis agraria, dan politisi lintas partai. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan dan retorika semacam ini bisa memperlebar jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, khususnya dalam hal kepemilikan dan pengelolaan tanah.

Desakan Rommi Irawan ini menambah daftar panjang suara publik yang meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi kinerja para menteri di kabinetnya. Isu reshuffle kini semakin kencang dibicarakan, terutama setelah sejumlah menteri dinilai mengeluarkan pernyataan kontroversial atau membuat kebijakan yang menimbulkan resistensi masyarakat.

Rommi menegaskan bahwa reshuffle bukan hanya soal mengganti pejabat, tetapi langkah penting untuk memastikan kabinet bekerja dengan cermat, menghormati konstitusi, dan peka terhadap sejarah serta realitas sosial rakyat Indonesia.

“Jangan sampai kabinet ini diisi oleh orang-orang yang mengucapkan sesuatu tanpa memahami implikasi hukumnya, sejarahnya, dan dampaknya bagi rakyat,” pungkasnya.

Sumber: suaranasional

Foto: Rommi Irawan (IST)