Pemerintah dan parlemen di seluruh dunia harus menyediakan ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapatnya.
Hal itu disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait usulannya ke DPR RI mengenai pembangunan lapangan demonstrasi agar massa tidak turun ke jalan.
Menurut Pigai, keberadaan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR belum cukup menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Semua seluruh dunia itu harus menyediakan ruang untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan. Rights to assembly, ruang untuk berkumpul, rights to expression, ruang untuk ekspresi, ruang untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan,” kata Pigai di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 15 September 2025.
Meski begitu, Pigai menyerahkan sepenuhnya kepada DPR terkait usulannya tersebut. Namun pihaknya siap jika dimintai pendapatnya mengenai usulan lapangan demonstrasi.
“Tergantung DPR yang minta. Kalau komisi XIII (DPR) memanggil, meminta ya bagus,” kata Pigai.
Pigai menambahkan, ruang demonstrasi sebenarnya bukan hal baru di dunia. Bahkan beberapa negara yang sudah mempraktikkannya, seperti Jerman, Singapura, dan Korea Selatan.
Sumber: rmol
Foto: Menteri HAM Natalius Pigai. (Foto: RMOL/Raiza Andini)
Artikel Terkait
Prabowo Ungkap Nama Pejabat TNI-Polri Dalang Ilegal Logging Pemicu Banjir Bandang Sumatra
Kasus Ijazah Jokowi: Analisis Muatan Politik & Kaitannya dengan Kekecewaan Pilpres 2024
Bigmo Buka Suara: Resbob Nyaris Menilep Donasi Banjir Sumatra Rp185 Juta di Podcast Deddy Corbuzier
PT SRM Bantah WNA China Serang TNI di Ketapang: Klarifikasi Lengkap & Fakta Sengketa Tambang