Menkeu Tolak Bayar Utang Kereta Cepat China dari APBN, Lalu Siapa yang Harus Tanggung?

Menkeu Purbaya Tegaskan APBN Tidak untuk Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Pernyataan ini disampaikannya dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab penyelesaian kewajiban finansial proyek KCIC harus sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding yang menaunginya. Ia menilai Danantara memiliki kapasitas finansial yang memadai, terutama dengan adanya aliran dividen BUMN yang langsung masuk ke kas holding tersebut.

"Utang Whoosh dibiayai APBN? Saya belum dihubungi soal itu. Tapi yang jelas, kalau memang di bawah Danantara, mereka seharusnya bisa mengelola dengan keuangan mereka sendiri. Jangan ke APBN lagi," tegas Purbaya.

Pemisahan Jelas Tanggung Jawab Korporasi dan Pemerintah

Menkeu Purbaya menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara tanggung jawab korporasi (swasta) dan pemerintah. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dijalankan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) adalah proyek business-to-business (B2B) yang kini bernaung di bawah Danantara.

"Harusnya mereka manage dari situ. Karena kalau tidak, ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government (pemerintah)," jelas Menkeu, memperingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih beban.

Keputusan ini tampaknya menepis usulan yang sempat muncul dari Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengenai opsi penyelesaian utang. Utang proyek Whoosh sendiri dilaporkan mencapai sekitar Rp116 triliun, yang sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank.

Dua Opsi yang Disiapkan Danantara untuk KCIC

Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan dua opsi untuk memperkuat keberlanjutan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCIC). Opsi pertama adalah suntikan modal untuk menambah ekuitas, mengingat pinjaman proyek Whoosh sangat besar.

“Salah satu opsi tentu saja adalah bagaimana kemudian kita menambahkan ekuiti kita, sehingga perusahaan ini menjadi self-sustain,” ujarnya di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).

Menurut Dony, secara operasional, kinerja KAI sebagai induk usaha KCIC sudah positif. Namun, nilai ekuitas masih terlalu kecil dibandingkan besarnya pinjaman. Karena itu, Danantara sedang menimbang dua langkah: menambah modal ekuitas atau menyerahkan sebagian aset infrastruktur kepada pemerintah, mirip dengan pola industri kereta api lainnya.

Pemerintah disebut tengah menyiapkan sejumlah alternatif, termasuk kemungkinan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC sebagai aset negara dengan skema Badan Layanan Umum (BLU).

Sumber: korankota