Menkeu Tolak Bayar Utang Kereta Cepat China dari APBN, Lalu Siapa yang Harus Tanggung?

Menkeu Purbaya Tegaskan APBN Tidak untuk Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Pernyataan ini disampaikannya dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab penyelesaian kewajiban finansial proyek KCIC harus sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding yang menaunginya. Ia menilai Danantara memiliki kapasitas finansial yang memadai, terutama dengan adanya aliran dividen BUMN yang langsung masuk ke kas holding tersebut.

"Utang Whoosh dibiayai APBN? Saya belum dihubungi soal itu. Tapi yang jelas, kalau memang di bawah Danantara, mereka seharusnya bisa mengelola dengan keuangan mereka sendiri. Jangan ke APBN lagi," tegas Purbaya.

Menkeu Purbaya menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara tanggung jawab korporasi (swasta) dan pemerintah. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dijalankan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) adalah proyek business-to-business (B2B) yang kini bernaung di bawah Danantara.

"Harusnya mereka manage dari situ. Karena kalau tidak, ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government (pemerintah)," jelas Menkeu, memperingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih beban.