Prabowo Tegaskan Tak Bayar Utang Kereta Cepat, Warisan Proyek Jokowi Tetap Jalan

- Minggu, 12 Oktober 2025 | 09:25 WIB
Prabowo Tegaskan Tak Bayar Utang Kereta Cepat, Warisan Proyek Jokowi Tetap Jalan

Kebijakan Prabowi Tidak Menalangi Utang Kereta Cepat Whoosh Dinilai Tepat

Keputusan pemerintahan Prabowo Subianto untuk tidak mengambil alih atau menalangi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) peninggalan era Joko Widodo (Jokowi) mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan.

Pernyataan Sikap dari Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98)

Koordinator Siaga 98, Hasanuddin, menegaskan bahwa langkah Menteri Keuangan Purbaya ini merupakan keputusan yang tepat. Pernyataan ini disampaikannya kepada RMOL pada Minggu, 12 Oktober 2025.

Menjaga Prinsip Bisnis dan Beban Fiskal Negara

Menurut Hasanuddin, sikap pemerintah ini menunjukkan ketegasan dalam menempatkan proyek infrastruktur strategis sebagai urusan business-to-business (B to B). Dengan demikian, proyek ini tidak akan menjadi beban fiskal pemerintah atau menimbulkan risiko bagi negara.

Ia menegaskan bahwa proyek Whoosh adalah tanggung jawab korporasi BUMN terkait. Hal ini menjadi ujian bagi tata kelola yang profesional dan kemandirian finansial entitas usaha milik negara.

Reformasi BUMN: BUMN Menopang Negara, Bukan Sebaliknya

Hasanuddin menyatakan bahwa reformasi kelembagaan dan penguatan peran BUMN hanya akan berhasil jika didasari semangat "BUMN menopang negara, bukan negara menopang BUMN".

BUMN harus menjadi sumber kemandirian ekonomi nasional, bukan alat untuk kepentingan politik atau proyek penyelamatan korporasi dan bisnis pejabatnya. Dengan tata kelola yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik, BUMN dapat menjadi instrumen strategis menuju Indonesia yang berdaulat secara ekonomi dan mandiri secara finansial.

Peran Aktif Penegak Hukum dalam Masa Transisi

Dalam masa transisi ini, Hasanuddin menekankan pentingnya peran aktif penegak hukum, baik dalam pencegahan maupun penindakan terhadap upaya-upaya yang dapat merugikan BUMN. Ia menyebut KPK dapat turun secara aktif, sesuai dengan yurisdiksinya, terlebih setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikap untuk mengawasi BUMN secara ketat.

Sumber: https://rmol.id/read/2025/10/12/682938/sudah-benar-prabowo-tidak-talangi-utang-kereta-cepat-warisan-jokowi-

Editor: Bagus Kurnia

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar