Proyek Coretax Rp 1,3 Triliun Dikritik: Kualitas Disebut Seperti Buatan Anak SMA

Proyek sistem perpajakan Coretax senilai Rp 1,3 triliun kini menjadi sorotan publik. Kritik pedas datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut kualitas sistem digital ini "seperti buatan anak SMA". Pernyataan ini langsung memicu reaksi, dengan anggota DPR dan ekonom mendesak agar proyek warisan era Sri Mulyani ini diaudit secara menyeluruh.

Desakan Audit dari Anggota DPR

Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menilai kasus Coretax mencerminkan buruknya perencanaan dan pengawasan proyek digital di kementerian. Ia menegaskan bahwa dana sebesar Rp 1,3 triliun yang bersumber dari uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

"Uang negara yang besar harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai rakyat rugi dua kali—uangnya dipakai, tapi hasilnya justru merepotkan," ujar Amin di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Amin menekankan bahwa transformasi digital seharusnya menghadirkan efisiensi dan kemudahan, bukan beban baru. Proyek sebesar Coretax, menurutnya, semestinya digarap oleh tenaga ahli yang memahami teknologi informasi dan sistem perpajakan, bukan sekadar kontraktor yang mengejar tender.

Masalah Sistem Coretax: Error dan Data Tak Sinkron

Sejak diluncurkan, Coretax digadang-gadang sebagai tulang punggung modernisasi sistem pajak Indonesia. Kenyataannya, banyak pengguna yang mengeluhkan sistem yang sering error, data wajib pajak yang tidak sinkron, dan gangguan dalam pelayanan publik.

"Bayangkan, proyek senilai Rp 1,3 triliun tapi sistemnya kerap bermasalah. Ini jelas mengecewakan," ujar Amin.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri mengakui kualitas sistem itu bermasalah. Ia mengungkapkan bahwa audit internal menemukan kejanggalan dalam kode program yang dinilai amatir.

"Begitu tim saya lihat source code-nya, mereka bilang, ini seperti dibuat programmer tingkat SMA," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jumat (24/10/2025).

Purbaya juga mengungkap bahwa sistem tersebut dikembangkan oleh perusahaan asing, LG CNS, selama empat tahun, namun hasilnya tidak memenuhi standar. Sebagai langkah darurat, Purbaya telah memanggil sejumlah white hacker asal Indonesia untuk menguji keamanan sistem Coretax guna memastikan tidak ada celah keamanan atau manipulasi data.

Ekonom Desak Investigasi BPK

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mendesak agar proyek Coretax segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP. Ia menilai temuan ini terlalu serius untuk dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum.

"BPK harus turun tangan. Semua pihak yang terlibat, termasuk yang disebut oleh Menteri Keuangan, perlu dimintai keterangan. Ini menyangkut uang publik dalam jumlah besar," kata Bhima.

Bhima menegaskan bahwa publik berhak tahu bagaimana proyek sebesar itu bisa lolos dari pengawasan internal dan eksternal. Dugaan adanya kesalahan dalam perencanaan hingga pelaksanaan, menurutnya, harus diusut tuntas.