Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pengganti Jakarta menghadapi tantangan berat. Pemangkasan anggaran besar-besaran, pembangunan yang tertunda, dan minimnya jumlah penduduk memunculkan keraguan serius mengenai masa depan megaproyek ini. Kekhawatiran bahwa IKN akan berubah menjadi "kota hantu" semakin nyata.
Pendanaan Seret dan Pembangunan Lambat
Proyek IKN yang terletak di jantung hutan Kalimantan Timur mengalami kemunduran signifikan. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, alokasi dana pemerintah untuk IKN dipotong drastis. Anggaran turun dari USD 2,4 miliar pada tahun 2024 menjadi hanya USD 850 juta untuk tahun 2025. Bahkan, hanya sekitar USD 365 juta yang benar-benar dialokasikan tahun depan, atau hanya sepertiga dari permintaan awal pejabat.
Tak hanya dari pemerintah, investasi swasta juga tidak sesuai harapan. Realisasi investasi swasta tercatat meleset lebih dari USD 1,22 miliar dari target yang ditetapkan.
Status Berubah dan Kunjungan yang Tiada
Sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto tercatat belum pernah mengunjungi lokasi pembangunan IKN. Pada Mei 2024, status IKN secara diam-diam diubah menjadi "ibu kota politik," sebuah keputusan yang baru diumumkan ke publik pada bulan September.
Target Penduduk Jauh dari Realita
Jumlah penghuni IKN hingga saat ini masih sangat minim. Hanya sekitar 2.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 8.000 pekerja konstruksi yang tinggal di lokasi. Angka ini sangat jauh dari target pemerintah yang menginginkan 1,2 juta penduduk pada tahun 2030.
Meskipun sejumlah infrastruktur seperti gedung kementerian, jalan, rumah sakit, dan istana presiden telah mulai berdiri, sebagian besar area kota masih berupa lokasi konstruksi yang belum selesai. Masa depan megaproyek IKN Nusantara pun masih diselimuti tanda tanya besar.
Artikel Terkait
Ahmad Dhani Kembali Bantah Tuduhan KDRT, Sebut Narasi Itu Rekayasa Industri Hiburan
DPR Kritik Usulan Menteri PPPA Pindahkan Gerbong Perempuan ke Tengah Rangkaian KA
Warna Tas Ternyata Bisa Bikin Kulit Tampak Lebih Cerah, Ini Rekomendasi Pilihannya
Menteri PPPA Minta Maaf atas Usulan Gerbong Khusus Perempuan Usai Kecelakaan KA di Bekasi