Mahasiswa Beri Ultimatum 3x24 Jam ke DPR Usai Aksi di Senayan, Tuntut Evaluasi Kinerja

PARADAPOS.COM - Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026) berlangsung tertib dan berakhir dengan penyampaian ultimatum. Massa yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan wilayah Jakarta dan Aliansi Cipayung Menggugat memberikan tenggat waktu 3x24 jam kepada DPR RI untuk merespons tuntutan mereka. Tiga perwakilan demonstran membacakan pernyataan sikap di hadapan peserta aksi sebelum akhirnya koordinator lapangan mengatur pembubaran massa secara bertahap hingga seluruh peserta meninggalkan lokasi. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Slipi pun kembali normal dan situasi di sekitar kompleks parlemen dinyatakan kondusif.

Ultimatum dan Tuntutan Mahasiswa

Sebelum membubarkan diri, massa aksi menyampaikan pernyataan sikap serta memberikan ultimatum kepada DPR RI untuk merespons tuntutan dalam waktu 3x24 jam. Tiga perwakilan demonstran membacakan langsung tuntutan tersebut di hadapan peserta aksi. Setelah pernyataan disampaikan, koordinator lapangan mengatur pembubaran massa secara bertahap hingga seluruh peserta meninggalkan lokasi. Usai itu, aparat kepolisian bersama petugas kebersihan melakukan pembersihan area aksi. Personel pengamanan berangsur ditarik kembali ke dalam gedung setelah situasi dinyatakan kondusif.

Kritik terhadap Kinerja DPR

BEM SI Kerakyatan wilayah Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kritik terhadap kinerja DPR RI yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Koordinator Daerah BEM SI Jakarta, Farizal, mengatakan pihaknya sengaja memilih lokasi di depan gedung parlemen agar aspirasi mereka langsung disampaikan kepada wakil rakyat.

Ia menilai DPR RI dalam satu bulan terakhir tidak menunjukkan kinerja yang pro-rakyat.

"Kami merasa bahwa DPR satu bulan ini tidak bekerja. DPR satu bulan ini tidak menunjukkan sikap pro terhadap rakyat,” tutur Farizal kepada wartawan di lokasi, Senin.

Ia juga menyoroti dugaan fokus DPR yang dinilai hanya pada pembahasan RUU Polri, sementara berbagai persoalan masyarakat tidak direspons dengan baik. Menurutnya, DPR juga dinilai lebih banyak diam terhadap kebijakan pemerintah dan kementerian. Selain itu, BEM SI menilai DPR RI cenderung memprioritaskan isu yang dianggap menguntungkan pihak tertentu, sehingga dinilai telah mengabaikan kepentingan rakyat.

Penolakan Masuk Gedung dan Seruan Aksi

Dalam aksinya, massa BEM SI Kerakyatan menolak untuk masuk ke dalam gedung DPR dan meminta perwakilan dewan keluar untuk menemui mereka secara langsung.

“Kami tidak mau untuk kami yang masuk ke dalam, dan kami ingin perwakilan daripada dewan perwakilan rakyat menemui massa aksi di sini. Kita duduk bersama-sama, kita berpanas-panasan di sini, tidak duduk diam karena lagi-lagi diam adalah sebuah pengkhianatan,” ucapnya.

BEM SI Kerakyatan juga membawa sejumlah tuntutan, di antaranya evaluasi kembali pengesahan RUU Polri, stabilisasi nilai tukar rupiah dengan menghentikan pemborosan APBN. Kemudian evaluasi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka juga meminta pemerintah mengakui kegagalan dalam kepemimpinan.

Dalam orasinya, massa aksi menegaskan mahasiswa bukan musuh negara dan menyatakan diri sebagai representasi suara rakyat.

"Ini bukti mahasiswa cinta negeri ini, bahwa mahasiswa bukan antek-antek asing!” teriak orator.

“Di sini kami bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi sebagai wakil rakyat. Kami lah wakil rakyat sebenarnya, teman-teman! Bukan yang ada di dalam!” teriak orator yang lain.