Wakil Bupati Pidie Jaya Diduga Aniaya Kepala SPPG, Kronologi dan Reaksi BGN

Wakil Bupati Pidie Jaya Diduga Aniaya Kepala SPPG, Kronologi dan Reaksi BGN

Sebuah insiden kekerasan yang diduga melibatkan pejabat publik kembali terjadi. Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sagoe, Muhammad Reza.

Kronologi Penganiayaan oleh Wakil Bupati

Insiden ini terjadi saat Hasan Basri melakukan kunjungan mendadak ke kantor SPPG Desa Sagoe. Kunjungan yang semestinya bertujuan untuk pembinaan justru berubah menjadi aksi kekerasan. Menurut laporan, Hasan Basri tidak hanya membentak dan mengancam para relawan, tetapi juga melayangkan pukulan kepada Muhammad Reza di hadapan para petugas lainnya. Situasi yang memanas ini baru dapat diredam setelah asisten pribadi wakil bupati turun tangan melerai.

Laporan ke Bupati dan Langkah Hukum

Akibat perlakuan tersebut, Muhammad Reza bersama dengan relawan dan koordinator wilayah segera melaporkan kejadian ini kepada Bupati Pidie Jaya. Sang bupati kemudian menyarankan agar pihak SPPG menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini.

Reaksi Tegas Badan Gizi Nasional (BGN)

Kasus penganiayaan ini mendapat perhatian serius dari Badan Gizi Nasional (BGN). Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan sikap tidak toleran terhadap segala bentuk kekerasan yang menimpa pelaksana Program Menu Bergizi Gratis (MBG) di lapangan. Pihaknya telah melayangkan laporan resmi kepada pihak berwenang.

Sony menambahkan bahwa Program MBG dijalankan dengan semangat kemanusiaan dan gotong royong. Kekerasan terhadap petugas SPPG dinilai sebagai tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan dan profesionalisme.

Dukungan dan Perlindungan untuk Petugas Lapangan

Dukungan juga disampaikan oleh Wakil Kepala BGN lainnya, Nanik S Deyang. Ia menekankan bahwa seluruh petugas di lapangan berhak dan wajib mendapatkan perlindungan hukum serta dukungan moral dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tim pemantauan dan pengawasan wilayah telah diarahkan untuk mendampingi korban dan memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.