"Pernyataan sikap satu atau dua orang dari PDIP tentu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Saya yakin pemerintah memiliki mekanisme dan pendalaman yang komprehensif. Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapapun yang akan ditetapkan nantinya pasti telah memenuhi kriteria," tegasnya.
"Kalimat seperti 'apa hebatnya Soeharto?' itu sangat tidak bijak. Justru kami melihat Soeharto sebagai sosok yang hebat karena berhasil menumpas gerakan 30 September yang menelan banyak korban jiwa dan mengancam keutuhan bangsa. Tanpa langkah tegas itu, mungkin arah sejarah Indonesia akan berbeda," sambungnya.
Ia menambahkan, bangsa ini harus belajar menilai masa lalu secara proporsional, bukan dengan dendam politik.
"Kalau PDIP masih menilai Soeharto dari luka politik 1965 dan Orde Baru, berarti mereka belum siap berdamai dengan sejarah. Reformasi sudah dua dekade lebih berjalan, saatnya kita melihat sejarah dengan kepala dingin," katanya.
Lebih lanjut, ia berharap agar bangsa Indonesia tidak lagi terjebak pada kebencian lama dan tetap waspada terhadap ideologi yang pernah mengancam dasar negara.
"Semoga ke depan tidak ada lagi pemikiran-pemikiran PKI yang berkembang di Indonesia. Harapan kita semua, bangsa ini terus melangkah maju dengan menghormati sejarahnya," pungkasnya.
Artikel Terkait
Transformasi Projo: Lepas Logo Jokowi, Dukung Prabowo-Gibran, dan Sinyal Gabung Gerindra
KPK Tutup Identitas Tersangka Kasus Whoosh: Transparansi atau Masalah Hukum?
Tenda Drag Race Gunungkidul Roboh Diterjang Angin Kencang, Mobil Rusak
Jokowi Tunjukkan Ijazah ke Relawan, Rampai Nusantara: Itu Hak Dia