Pejabat Rusia Tegaskan BRICS Fokus pada Ekonomi, Bukan Aliansi Militer

PARADAPOS.COM - Seorang pejabat tinggi Rusia secara tegas membantah spekulasi bahwa blok ekonomi BRICS sedang bergerak ke arah pembentukan aliansi militer. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov dalam sebuah wawancara pada Sabtu (14/2/2026), menanggapi berbagai analisis yang muncul pasca latihan angkatan laut bersama beberapa anggotanya. Ryabkov menegaskan bahwa fokus utama kelompok ini tetap pada kerja sama ekonomi dan politik.

Penegasan Sifat Non-Militer BRICS

Dalam penjelasannya, Ryabkov dengan gamblang menyatakan bahwa BRICS tidak memiliki karakteristik atau ambisi sebagai pakta pertahanan. Ia menekankan bahwa sejak pendiriannya, kelompok ini tidak dirancang untuk menjadi aliansi militer atau organisasi keamanan kolektif yang mengikat anggotanya dengan kewajiban bantuan timbal balik.

“Sejak awal tidak pernah dirancang dalam semangat seperti itu, dan tidak ada rencana untuk mengubah BRICS ke arah tersebut,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa agenda kerja sama dalam blok yang kini beranggotakan sepuluh negara itu sama sekali tidak mencakup program latihan militer bersama atau pembahasan pengendalian senjata. Pernyataan ini sekaligus menjadi koreksi terhadap berbagai interpretasi yang beredar di kalangan pengamat internasional.

Klirifikasi Soal Latihan Militer Terbaru

Ryabkov juga memberikan klarifikasi penting mengenai latihan angkatan laut "Will for Peace 2026" yang digelar di Afrika Selatan pada Januari lalu. Latihan yang melibatkan kapal perang dari Tiongkok, Iran, dan Rusia itu, menurutnya, bukanlah sebuah "acara BRICS".

Pejabat diplomatik senior itu menjelaskan bahwa partisipasi masing-masing negara dalam latihan tersebut murni dilakukan atas kapasitas nasional mereka, bukan sebagai representasi dari blok BRICS. Penegasan ini dimaksudkan untuk memisahkan antara kerja sama bilateral atau trilateral di bidang keamanan dengan mandat utama kelompok BRICS itu sendiri.

Ketika ditanya mengenai kemampuan BRICS dalam melindungi aset strategis seperti kapal tanker milik negara anggota, Ryabkov mengakui keterbatasannya. Ia menyebut bahwa kontribusi blok lebih terfokus pada peningkatan logistik dan perlindungan dari tekanan ekonomi seperti sanksi.

“Keamanan harus ‘dijamin dengan cara lain’,” ungkapnya, mengisyaratkan bahwa jaminan keamanan fisik berada di luar lingkup kerja sama BRICS dan merupakan domain kebijakan pertahanan masing-masing negara.

Prestasi dan Peran Diplomatik BRICS

Di sisi lain, Ryabkov memaparkan capaian positif BRICS di bidang ekonomi. Ia menyoroti bahwa pertumbuhan volume perdagangan antarnegara anggota secara signifikan melampaui rata-rata global. Meski demikian, ia tetap realistis dengan menyatakan bahwa BRICS bukanlah "tongkat ajaib" yang bisa menyelesaikan semua masalah.

“Ini menjadi indikasi bahwa BRICS, tanpa menjadi semacam ‘tongkat ajaib,’ benar-benar dapat membantu menyelesaikan masalah,” lanjutnya.

Pada ranah geopolitik, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia itu menyebut peran BRICS dalam menunjukkan solidaritas, khususnya dengan Iran. Ryabkov mengungkapkan bahwa Moskow dan Beijing terus berkomunikasi intensif dengan Teheran dan berupaya menciptakan kondisi politik yang kondusif bagi jalannya dialog antara Iran dan Amerika Serikat.

Menurut analisisnya, fokus saat ini berada pada jalur negosiasi yang dijalankan Iran, termasuk pembicaraan tidak langsung yang dimediasi oleh negara-negara Arab.

Konteks Ketegangan AS-Iran yang Melatarbelakangi

Pernyataan Ryabkov ini muncul dalam konteks ketegangan yang kembali menghangat antara Washington dan Teheran. Kedua pihak baru saja mengadakan pembicaraan tidak langsung di Muscat pada awal Februari 2026, yang dimediasi Oman, untuk membahas program nuklir Iran. Pertemuan ini mengakhiri jeda dialog selama sekitar delapan bulan, pasca serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran selama konflik dengan Israel pada Juni 2025.

Washington dilaporkan telah meningkatkan kehadiran militernya di kawasan, sementara peringatan juga disampaikan oleh kepemimpinan AS saat itu agar Iran segera mencapai sebuah kesepakatan. Isu pengayaan uranium tetap menjadi batu sandungan utama, dengan AS mendesak penghentian program tersebut dan pemindahan stok uranium berkadar tinggi keluar dari Iran.

Amerika Serikat juga berusaha memperluas cakupan negosiasi dengan memasukkan program rudal balistik Iran dan dukungannya terhadap kelompok bersenjata di Timur Tengah. Namun, pihak Teheran secara konsisten menolak membahas agenda di luar permasalahan nuklir, menunjukkan masih lebarnya jurang perbedaan antara kedua belah pihak.