Maruf Amin: Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace Boleh Asal Konsisten Dukung Palestina

PARADAPOS.COM - Wakil Presiden RI ke-13, KH Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) tidak menjadi masalah sepanjang tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada pertengahan Februari 2026, menanggapi langkah diplomasi pemerintah yang menuai beragam respons publik. Prinsip utama yang ditekankan adalah keselarasan kebijakan baru dengan sikap politik luar negeri yang telah dianut Indonesia sejak 1955.

Konsistensi Politik Luar Negeri Jadi Prinsip

Dalam keterangannya, KH Ma'ruf Amin dengan tegas mengingatkan komitmen historis Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, posisi dasar negara ini sudah jelas dan tidak berubah selama puluhan tahun.

“Kita itu kan tetap punya target kita atau politik luar negeri kita di dalam masalah Palestina. Dari sejak tahun 55 kita menghendaki agar Palestina merdeka,” tuturnya.

Dia juga menambahkan bahwa Indonesia secara konsisten mendukung penyelesaian konflik melalui skema dua negara atau two state solution. Prinsip inilah yang menjadi landasan penilaiannya terhadap setiap inisiatif perdamaian, termasuk partisipasi dalam BoP.

Bergabung dengan BoP Harus Disertai Kajian Mendalam

Meski tidak menolak keikutsertaan Indonesia, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini menekankan pentingnya kehati-hatian. Menurutnya, perlu ada pembahasan yang komprehensif untuk memastikan tujuan forum baru tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang dipegang Indonesia.

“Nah tinggal lagi apakah forum ini membawa ke sana apa tidak. Nah itu perlu pengkajian, saya kira perlu pembahasan,” pungkasnya.

Dengan kata lain, persetujuannya bersifat kondisional. Keikutsertaan Indonesia dinilai boleh saja selama forum tersebut menjadi sarana efektif untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, bukan sebaliknya.

Konteks Diplomasi dan Debat Publik

Langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace pada awal 2026 memang ditempuh dalam konteks upaya intensif untuk mendorong perdamaian di Gaza dan melindungi hak-hak rakyat Palestina. Pemerintah telah menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk normalisasi hubungan dengan Israel.

Namun, kebijakan tersebut turut memicu diskusi yang hidup di ruang publik mengenai konsistensi penerapan politik luar negeri bebas aktif. Komentar kritis dari figur senior seperti KH Ma'ruf Amin mencerminkan dinamika tersebut, sekaligus mengingatkan bahwa setiap manuver diplomasi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi konsensus nasional.