PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan sejumlah menteri bidang ekonomi di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu sore, 15 Februari 2026. Pertemuan ini difokuskan untuk menyusun strategi memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan ekonomi internasional, terutama dengan Amerika Serikat, sekaligus mendorong dampak nyata bagi perekonomian domestik.
Fokus pada Kepentingan Nasional dalam Diplomasi Ekonomi
Dalam pertemuan yang berlangsung di luar jam kerja resmi itu, Presiden Prabowo secara tegas menekankan pentingnya diplomasi ekonomi yang berorientasi pada kepentingan nasional. Ia menginstruksikan seluruh jajaran menteri terkait untuk memastikan setiap kesepakatan yang dicapai memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia, bukan hanya sekadar kesepakatan administratif belaka.
Pesan tersebut secara resmi disampaikan melalui unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet. "Presiden menegaskan bahwa posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapa pun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat, harus menjadi yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia," tulis keterangan tersebut.
Dua Pilar Utama Penguatan Ekonomi
Lebih dari sekadar membahas hubungan bilateral, pertemuan ini juga menitikberatkan pada penguatan fondasi ekonomi dalam negeri. Presiden menggarisbawahi dua poin krusial sebagai prioritas kebijakan ke depan.
Pertama, seluruh perundingan internasional harus mampu mendorong produktivitas dan daya saing industri domestik secara signifikan. Kedua, Indonesia perlu memperkuat perannya dalam rantai pasok global ("global supply chain") untuk memastikan industri nasional tidak tertinggal dalam persaingan internasional.
Tekad untuk segera mewujudkan hasil konkret juga menjadi pesan utama dalam pertemuan tersebut. "Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sesegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia," lanjut pernyataan Sekretariat Kabinet.
Pertemuan ini menunjukkan pendekatan yang lebih intensif dan fokus dari pemerintah dalam merancang strategi ekonomi, dengan menempatkan hasil nyata bagi rakyat Indonesia sebagai tujuan akhir dari setiap negosiasi di tingkat global.
Artikel Terkait
KPK Ungkap Modus Suap Impor Barang KW Telah Dipetakan Sejak Lama
TNI AL Resmikan Kapal Riset Canggih KRI Canopus-936 di Jerman
Polri Ungkap Kronologi Kasus Narkoba yang Jerat Mantan Kapolres Bima Kota
MARTA Siapkan Armada Kereta Baru Senilai $700 Juta Sambut Piala Dunia 2026