DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Evaluasi Pemulihan Pascabencana Sumatera

PARADAPOS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Pemerintah menggelar rapat koordinasi tinggi di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/2/2026), untuk mengevaluasi dan mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu fokus membahas normalisasi infrastruktur, penyediaan hunian sementara, serta memastikan transparansi anggaran dan pengawasan di lapangan.

Evaluasi Capaian dan Tantangan di Lapangan

Dalam sambutannya, Sufmi Dasco Ahmad mengawali dengan meninjau kemajuan dari kesepakatan rapat sebelumnya di Banda Aceh awal Januari. Ia menyoroti perbaikan aksesibilitas ke wilayah-wilayah yang semula terisolasi pasca bencana. Meski demikian, Dasco mengakui bahwa tantangan medan yang berat masih mempengaruhi kelancaran distribusi logistik di beberapa titik.

Politisi Partai Gerindra itu juga memberikan konfirmasi penting mengenai pemulihan fungsi pemerintahan lokal. Menurutnya, roda pemerintahan di daerah terdampak telah berfungsi hampir sepenuhnya, sebuah perkembangan krusial yang diharapkan dapat menguatkan pelayanan publik menjelang bulan Ramadan.

"Kami terus memantau perkembangan di lapangan. Daerah-daerah terisolir di Aceh saat ini sudah berhasil dijangkau, meskipun medan yang dihadapi cukup berat," tutur Dasco di hadapan para peserta rapat.

Selain akses jalan dan pemerintahan, proyek normalisasi sungai tetap menjadi agenda prioritas yang terus dikejar pengerjaannya. Langkah ini dinilai vital untuk mengantisipasi potensi bencana susulan di musim penghujan.

Fokus Pemerintah pada Hunian dan Rekonstruksi

Pada sisi eksekutif, rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kehadiran mereka dimaksudkan untuk memberikan laporan teknis menyeluruh, baik mengenai langkah darurat maupun rencana jangka panjang.

Salah satu fokus utama pemaparan pemerintah adalah progres penyediaan Hunian Sementara (Huntara). Fasilitas ini menjadi penopang utama untuk menjamin keberlangsungan hidup warga yang kehilangan tempat tinggal, sambil menunggu proses rekonstruksi rumah permanen selesai dilaksanakan.

Rapat yang berlangsung di Ruang Pustaka Loka tersebut kemudian dilanjutkan dengan agenda pendalaman dari masing-masing komisi terkait di DPR. Diskusi difokuskan pada mekanisme alokasi anggaran dan pengawasan implementasi di lapangan, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai panduan utamanya.

Hingga berita ini ditulis, pertemuan masih berlangsung untuk merumuskan langkah-langkah strategis berikutnya, mencerminkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menangani fase pemulihan yang kompleks ini.