Mendagri: Pemulihan Pascabencana di Sejumlah Wilayah Sumatra Belum Tuntas

PARADAPOS.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra masih belum sepenuhnya tuntas. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (18 Februari 2026). Meski sebagian besar daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan, beberapa wilayah masih memerlukan penanganan intensif untuk memulihkan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat.

Peringatan untuk Tidak Berpuas Diri

Dalam paparannya, Tito Karnavian menekankan pentingnya menjaga momentum pemulihan. Ia mengingatkan bahwa pekerjaan satgas tidak boleh berhenti hanya karena sebagian wilayah sudah mulai beraktivitas normal. Fokus utama, menurutnya, adalah memastikan seluruh masyarakat terdampak dapat kembali berdaya sepenuhnya.

"Kita tidak boleh lengah. Ada daerah yang sudah mendekati normal, tetapi ada juga yang masih sangat membutuhkan perhatian. Semua harus kita kawal sampai masyarakat benar-benar bisa menjalani aktivitas tanpa hambatan," tegasnya.

Kondisi di Sumatera Barat: Dua Wilayah Jadi Prioritas

Di Provinsi Sumatera Barat, dari 19 kabupaten/kota yang terdampak, 13 di antaranya telah beroperasi mendekati normal. Namun, kemajuan yang menggembirakan ini tidak merata. Masih ada dua wilayah yang menjadi perhatian khusus karena tingkat kerusakan infrastrukturnya yang lebih parah.

"Sekitar 81 persen daerah terdampak di Sumbar sudah kembali berjalan baik. Namun, masih ada dua lokasi yang memerlukan penanganan intensif," ujarnya.

Kedua daerah tersebut adalah Padang Pariaman dan Agam. Di sana, sejumlah fasilitas pendidikan, jalan kabupaten/kota, dan beberapa jembatan masih belum berfungsi optimal, meski jalan nasional dan provinsi sudah dapat dilalui.

Sumatera Utara dan Tantangan di Tapanuli

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, pemulihan juga masih berlangsung dengan kompleksitasnya sendiri. Tito menyoroti dua kabupaten yang proses pemulihannya tertinggal: Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.

Keduanya masih menghadapi kendala dalam pemulihan layanan dasar serta infrastruktur pendukung perekonomian warga yang belum pulih sepenuhnya.

"Di Tapsel dan Tapteng, beberapa titik masih membutuhkan perbaikan cepat, terutama akses dan layanan publik untuk warga," lanjutnya.

Aceh: Daerah dengan Daftar Prioritas Terpanjang

Provinsi Aceh mencatat daftar wilayah prioritas terbanyak, dengan tujuh kabupaten yang indikator pemulihannya masih dinilai rendah. Kondisi ini menggambarkan betapa beragamnya tantangan yang dihadapi di setiap daerah, mulai dari topografi hingga skala kerusakan awal.

Di dataran rendah, wilayah yang memerlukan perhatian khusus adalah Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya. Sementara di kawasan dataran tinggi, fokus pemulihan tertuju pada Aceh Tengah dan Bener Meriah.

"Sebagian besar indikator belum stabil akses jalan, layanan pemerintahan, sampai aktivitas ekonomi. Kami fokus pada tujuh daerah ini karena masyarakatnya masih sangat bergantung pada percepatan pemulihan," ungkap Tito.

Paparan ini menggarisbawahi bahwa meski bencana mungkin telah berlalu, perjalanan menuju pemulihan total masih panjang. Komitmen untuk mendampingi masyarakat hingga benar-benar mandiri kembali menjadi kunci, terutama di wilayah-wilayah yang proses pemulihannya berjalan lebih lambat.