PARADAPOS.COM - Kelompok Hamas secara tegas menolak ultimatum yang diberikan oleh pejabat Israel untuk melucuti senjata dalam waktu 60 hari. Penolakan ini disampaikan langsung oleh pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardawi, yang menyebut tuntutan tersebut tidak memiliki dasar dalam proses negosiasi yang sedang berjalan. Ultimatum yang diklaim berasal dari instruksi pemerintah Amerika Serikat ini mengancam akan memperpanjang konflik jika tidak dipatuhi, di tengah situasi di Gaza yang masih memanas.
Penolakan Tegas dan Tudingan Ancaman Tanpa Dasar
Dalam pernyataannya yang dikutip oleh Al Jazeera, Mahmoud Mardawi dengan lantang membantah klaim dari pihak Israel. Ia menegaskan bahwa ultimatum tersebut tidak pernah secara resmi disampaikan dalam meja perundingan.
"Pernyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu... dan melalui media hanyalah ancaman tanpa dasar dalam negosiasi yang sedang berlangsung," ungkapnya.
Mardawi memperingatkan bahwa ancaman untuk memperbarui peperangan justru akan memperburuk stabilitas kawasan, menambah dimensi baru pada ketegangan yang sudah berlarut-larut.
Klaim Israel dan Skenario Lanjutan Konflik
Dari kubu Israel, Sekretaris Kabinet Yossi Fuch memberikan perspektif yang berbeda. Ia mengklaim bahwa ultimatum pelucutan senjata itu diberikan berdasarkan instruksi dari pemerintah Amerika Serikat. Menurutnya, waktu pelaksanaan ultimatum akan dimulai bersamaan dengan pertemuan yang digelar Presiden AS Donald Trump dengan anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace).
Fuch juga menyiratkan bahwa jalur militer tetap menjadi opsi. "Jika berhasil, bagis. Jika tidak, maka IDF [tentara Israel] harus menyelesaikan misi tersebut," tegasnya, mengisyaratkan kesiapan untuk kembali berkonfrontasi.
Kritik dari Pimpinan Hamas dan Situasi di Lapangan
Penolakan serupa disuarakan oleh Khaled Meshaal, pemimpin politik Hamas di luar negeri. Ia menilai ultimatum itu hanya taktik untuk mempermudah operasi militer Israel di Gaza. Kritik ini muncul di tengah laporan bahwa serangan Israel terus berlanjut meski dalam periode gencatan senjata, yang dikabarkan telah menewaskan ratusan warga Palestina.
Selain eskalasi militer, blokade terhadap bantuan kemanusiaan juga menjadi perhatian. Akses untuk bahan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan vital lainnya ke Gaza dilaporkan masih sangat terbatas, memperparah kondisi krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Situasi ini menggambarkan kompleksitas konflik yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga memiliki dampak humaniter yang sangat mendalam.
Artikel Terkait
Kota Tua Jakarta Ramai Dikunjungi 30 Ribu Wisatawan Saat Imlek 2026
Pemerintah Butuh Rp529,3 Miliar untuk Pulihkan 3.000 Faskes Rusak di Sumatra
Pemerintah Cairkan Bantuan Rp139,45 Miliar untuk Korban Bencana di Tiga Provinsi Sumatra
Mantan Kapolres Bima Kota Hadapi Sidang Etik Polri Terkait Dua Kasus Narkoba