Indonesia Resmi Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Tekankan Netralitas di Tengah Ketegangan Global

PARADAPOS.COM - Indonesia secara resmi memulai peran strategisnya sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tahun 2026. Mandat ini diemban di tengah lanskap geopolitik global yang penuh ketegangan, di mana Jakarta berkomitmen menjadikan forum multilateral tersebut sebagai wadah kerja sama yang inklusif dan efektif. Langkah ini menandai puncak dari diplomasi aktif Indonesia di kancah internasional.

Tanggung Jawab Besar di Tengah Ketidakpastian Global

Dalam pidato pentingnya pada sesi High Level Segment ke-61 di Jenewa, Swiss, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengakui besarnya amanah yang diterima negara ini. Ia menegaskan bahwa posisi presidensi bukan sekadar peran seremonial, melainkan sebuah dedikasi nyata untuk menjembatani berbagai kepentingan dan perbedaan yang ada di antara negara-negara anggota.

Dihadapan para delegasi dari berbagai penjuru dunia, Menlu Sugiono secara khusus menyoroti urgensi menjaga integritas dan relevansi Dewan HAM PBB sebagai lembaga utama perlindungan hak asasi manusia.

"Kepercayaan yang diberikan kepada kami, terutama di tengah ketidakpastian global yang begitu mendalam, adalah tanggung jawab besar yang kami junjung dengan penuh kesungguhan," tegasnya dalam pernyataan resmi yang dibacakan di forum tersebut.

Komitmen pada Netralitas dan Universalitas

Menyadari tantangan berat yang dihadapi multilateralisme saat ini, pemerintah Indonesia menyoroti risiko memudarnya kredibilitas institusi internasional. Menlu Sugiono memperingatkan agar dewan tidak terjebak dalam pendekatan yang selektif atau terpolarisasi oleh kepentingan politik blok-blok kekuatan besar.

Sebagai gantinya, prinsip universalitas hak asasi manusia harus dikedepankan sebagai fondasi bersama yang mempersatukan, bukan memecah. Pendekatan ini dianggap krusial untuk memastikan Dewan HAM dapat berfungsi secara adil dan imparsial.

"Prinsip universalitas hak asasi manusia seharusnya menyatukan tujuan kita bersama, bukan justru memecah pendekatan," lanjut Menlu Sugiono, menekankan visi Indonesia.

Momentum Diplomasi dan Visi Keberlanjutan

Terpilihnya Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI di Jenewa, untuk memimpin dewan ini menjadi penanda kepercayaan komunitas global terhadap rekam jejak diplomasi humaniter Indonesia. Tahun 2026 sendiri merupakan momen reflektif, menandai hampir dua dekade usia Dewan HAM PBB.

Di penghujung masa keanggotaannya yang sedang berjalan, Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengurangi kontribusi. Pemerintah justru telah menyatakan kesiapan dan niatnya untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2030–2032. Langkah ini menunjukkan komitmen jangka panjang Jakarta dalam membangun tata kelola hak asasi manusia global yang lebih konsisten, responsif, dan berkeadilan.