Seleksi FKDM Jakarta Pusat Disorot, Diduga Abaikan Tes Tertulis dan Wawancara

PARADAPOS.COM - Proses seleksi calon anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di wilayah Jakarta Pusat untuk periode 2026-2031 kini tengah disorot akibat dugaan ketidaktransparanan. Polemik ini muncul setelah sejumlah nama dinyatakan lolos tanpa melalui tahapan tes tertulis atau wawancara yang seharusnya menjadi bagian dari prosedur standar, memicu protes dari para peserta dan mantan panitia seleksi.

Protes Peserta: Dari Antusias Menjadi Kekecewaan

Salah satu calon peserta, Siswoyo, mengungkapkan kebingungan dan kekecewaannya. Ia telah menyiapkan dan menyerahkan seluruh dokumen administrasi, mulai dari SKCK hingga surat pernyataan bermaterai, ke Kelurahan Bungur sejak akhir tahun 2025. Namun, alih-alih dipanggil untuk mengikuti ujian, ia justru mendapati daftar nama anggota terpilih sudah diumumkan.

“Saya bingung kok ini tidak ada tes sama sekali, tiba-tiba nama-nama warga yang mengikuti perekrutan calon FKDM sudah keluar namanya,” ucap Siswoyo.

Kekecewaannya semakin dalam mengingat upaya dan biaya yang telah dikeluarkan. “Kalau misalkan hasil tes saya tidak masuk ya saya legawa. Lah ini malah tidak ada tes justru ada nama-nama yang sudah terpilih. Saya sangat kecewa sekali, sudah habis waktu dan uang juga seperti buat SKCK, pembelian materai,” cetusnya.

Mantan Panitia Soroti Penyimpangan Prosedur

Kekhawatiran serupa disampaikan oleh mantan panitia perekrutan FKDM, Doni Wendra. Dari pengalamannya terlibat dalam proses sebelumnya, Doni mencium adanya ketidakberesan. Ia menegaskan bahwa prosedur standar yang meliputi psikotes dan uji pemahaman terhadap kearifan lokal tampak diabaikan dalam seleksi kali ini.

“Biasanya setelah proses administrasi kemudian ada tes psikotes, calon harus tahu kearifan lokal, serta punya komunikasi koordinasi yang baik. Nama-nama yang terpilih tersebut dalam SK-nya ditandatangani oleh Walikota langsung. Kalau nama-nama tersebut sudah ada, untuk apa lagi perekrutan dibuka,” tegas Doni.

Eskalasi ke Pemerintah Provinsi

Merespons temuan ini, Doni Wendra menyatakan niatnya untuk mengeskalasikan masalah tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Ia berencana melaporkan dugaan penyimpangan ini langsung kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Doni menilai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Pusat, sebagai penyelenggara, harus bertanggung jawab penuh atas carut-marutnya proses seleksi. Langkah ini dianggap perlu untuk menjaga kredibilitas dan integritas lembaga FKDM itu sendiri, yang sejatinya dibentuk untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam sistem kewaspadaan dini.