BGN Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Tak Kurangi Anggaran Pendidikan

PARADAPOS.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan mengurangi porsi anggaran untuk sektor pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Kota Bogor, Sabtu (28/2). Menurutnya, alokasi dana untuk fungsi pendidikan justru mengalami peningkatan, baik di tingkat kementerian maupun melalui transfer ke daerah untuk mendukung kesejahteraan guru.

Klaim Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Pendidikan

Isu yang sempat beredar di publik seolah-olah program baru ini akan menggerus dana pendidikan langsung dibantah oleh pihak BGN. Dadan Hindayana secara khusus menyoroti bahwa kedua sektor—kesehatan dan pendidikan—memiliki pos yang berbeda dan sama-sama penting dalam skala prioritas nasional. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak melakukan pengalihan dana dari satu sektor ke sektor lainnya, melainkan menambah alokasi khusus untuk program MBG ini sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Dalam penjelasannya yang lebih rinci, Hindayana memaparkan komposisi anggaran yang ada. "Fungsi pendidikan tetap meningkat, termasuk anggaran kementerian dan transfer daerah untuk guru," ujarnya dengan tegas. Pernyataan ini sekaligus ingin meredam kekhawatiran berbagai pihak, terutama dari kalangan pendidik, mengenai dampak fiskal dari program sosial yang digadang-gadang ini.

Program MBG sebagai Investasi SDM

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif strategis yang bertujuan mengatasi masalah stunting dan kurang gizi di kalangan anak sekolah. Secara implisit, program ini justru bersinergi dengan dunia pendidikan. Anak-anak yang tercukupi kebutuhan gizinya diharapkan dapat memiliki konsentrasi dan kemampuan belajar yang lebih baik, sehingga pada akhirnya mendukung keberhasilan proses belajar-mengajar.

Dari sudut pandang kebijakan publik, langkah ini menunjukkan pendekatan yang lebih holistik. Pemerintah tampaknya tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa prasyarat dasar untuk belajar—yaitu kesehatan dan gizi peserta didik—terpenuhi terlebih dahulu. Dengan demikian, klaim bahwa anggaran pendidikan tidak dipangkas mendapatkan konteks yang lebih luas: program ini adalah sebuah pelengkap, bukan pengganti.

Konferensi pers di Bogor tersebut menjadi media bagi BGN untuk memberikan klarifikasi resmi dan transparan kepada masyarakat. Ke depan, efektivitas dan dampak nyata dari Program MBG ini tentu akan menjadi perhatian bersama, sekaligus tolok ukur apakah investasi besar ini benar-benar memberikan hasil yang sepadan bagi masa depan generasi penerus bangsa.