Pemerintah Bentuk Kolaborasi 9 Kementerian Tangani Kesehatan Mental Anak

PARADAPOS.COM - Pemerintah Indonesia menggelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk membahas langkah strategis menangani isu kesehatan mental anak yang kian mengemuka. Rapat yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Kamis (5/3/2026) itu menghasilkan komitmen bersama sembilan kementerian dan lembaga, yang dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan Bersama (SKB). Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa masalah kompleks ini memerlukan penanganan terpadu dan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja.

Kolaborasi Sembilan Kementerian untuk Tangani Isu Kompleks

Arifah Fauzi mengungkapkan, maraknya kasus yang menyoroti persoalan kejiwaan anak belakangan ini telah mendorong pemerintah untuk mempercepat koordinasi. Ia menyebut, isu kesehatan jiwa anak memiliki dimensi yang luas, menyentuh ranah pendidikan, layanan kesehatan, hingga peran pemerintah daerah. Oleh karena itu, pendekatan soliter dinilai tidak akan efektif.

“Persoalan-persoalan yang kita lihat akhir-akhir ini tidak bisa dikerjakan oleh satu kementerian saja,” tegas Arifah. “Sembilan kementerian ini saling terkait dan sudah berbagi tugas apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kementerian.”

Dari ‘Curhat’ Antar Menteri Menjadi Aksi Nyata

Langkah kolaboratif ini, menurut penuturan Arifah, berawal dari diskusi informal antar pimpinan kementerian yang prihatin dengan situasi yang ada. Dialog tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah kesepakatan formal untuk bergerak bersama.

“Kasus-kasus yang terjadi ini menjadi perhatian khusus dari kami. Kemudian saya curhat ke Pak Menkes, curhat ke Pak Mendik Dasman, dan juga Kemendagri. Akhirnya terlaksanalah pada hari ini,” ujarnya menjelaskan proses yang terjadi sebelum rapat.

Selaras dengan Arahan Presiden untuk Sinergi

Menteri Arifah juga menilai inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintahan yang menekankan kerja sama. Ia mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya membangun sinergi antar lembaga untuk kesuksesan program nasional.

“Ini adalah langkah yang sangat baik, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo bahwa tidak ada satupun kementerian lembaga yang bisa sukses jalan sendiri,” tuturnya. “Semua harus kolaborasi dan bersinergi.”

Membangun Sistem Perlindungan yang Lebih Kokoh

Dengan ditandatanganinya SKB bersama, pemerintah berharap upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa anak dapat dijalankan dengan lebih terstruktur dan komprehensif. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk respons saat ini, tetapi juga untuk memperkuat fondasi sistem perlindungan anak Indonesia ke depannya. Kerja sama ini diharapkan mampu menjawab tantangan multidimensi dengan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan.