Pakar Peringatkan Risiko Besar Jika Indonesia Tiru Pembatasan Ekspor Sawit Thailand

PARADAPOS.COM - Pemerintah Thailand baru-baru ini memberlakukan pengetatan ekspor minyak sawit mentah (CPO) untuk menstabilkan harga dan pasokan dalam negeri. Langkah ini memicu pertanyaan: apakah kebijakan serupa relevan bagi Indonesia? Sebagai produsen dan eksportir sawit terbesar dunia, dengan volume produksi yang sangat berbeda, analisis dari pelaku industri dan ekonom menunjukkan bahwa pembatasan ekspor justru berisiko besar bagi Indonesia. Dampaknya bisa berkebalikan, mulai dari tekanan harga domestik, gangguan penerimaan devisa, hingga gejolak di pasar global.

Perbedaan Skala yang Menentukan Dampak

Kebijakan Thailand muncul dalam konteks produksi domestiknya yang relatif terbatas, yakni sekitar 3,8 juta ton per tahun. Dengan skala ini, pembatasan ekspor dinilai tidak akan banyak mengubah dinamika pasar minyak nabati global. Situasi Indonesia sama sekali berbeda. Dengan produksi yang mencapai sekitar 56 juta ton per tahun, setiap intervensi terhadap arus ekspor berpotensi menciptakan gelombang yang signifikan di pasar internasional.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, menegaskan bahwa dampak kebijakan Thailand terhadap pasar global akan terbatas.

“Total produksi Thailand tidak besar, hanya 3,8 juta ton setahun dibandingkan dengan Indonesia 56 juta ton. Apabila mereka mengetatkan ekspor kemungkinan tidak terlalu berpengaruh,” jelasnya.

Peluang dan Risiko Bagi Indonesia

Di satu sisi, pembatasan dari Thailand bisa membuka peluang bagi Indonesia untuk mengisi celah pasar yang ditinggalkan. Namun, peluang ini tidak tanpa syarat dan dibayangi oleh meningkatnya kebutuhan domestik. Program mandatori biodiesel, yang terus ditingkatkan ke level B50, akan menyerap pasokan CPO dalam jumlah besar.

“Apakah Indonesia berpeluang mengisi pasar ekspor Thailand? Mungkin saja selama produksi kita mencukupi, sebab Indonesia juga akan menerapkan B50 itu akan menambah kebutuhan bahan baku CPO,” kata Eddy Martono.

Di sisi lain, menerapkan kebijakan serupa justru penuh risiko bagi Indonesia. Sebagai pemasok utama dunia, pembatasan ekspor dari Jakarta berpotensi memicu kenaikan harga minyak nabati global. Ironisnya, dampak di dalam negeri justru bisa berkebalikan.

“Kalau Indonesia yang melakukan pembatasan ekspor akan sangat berdampak karena Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Ini akan berakibat harga minyak nabati dunia termasuk minyak sawit akan naik,” ujarnya.

Namun, harga domestik justru berisiko tertekan karena produksi nasional jauh melampaui konsumsi dalam negeri. Ekspor, dengan demikian, tetap menjadi katup pengaman yang vital.

“Justru harga di dalam negeri akan tertekan, karena produksi kita jauh lebih besar dari kebutuhan dalam negeri. Karena produksi surplus maka kelebihannya harus diekspor,” tegas Eddy.

Ancaman terhadap Devisa dan Stabilitas

Analisis dari sudut pandang ekonomi makro memperkuat kekhawatiran tersebut. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menekankan bahwa struktur dan posisi Indonesia di pasar global membuat kebijakan ini berisiko tinggi. Dampak terbesar akan dirasakan pada penerimaan devisa dan neraca perdagangan, mengingat sawit masih menjadi penyumbang utama surplus nonmigas.

“Ketika kita tarik ke Indonesia, konteksnya berbeda. Skala produksi dan posisi Indonesia sebagai eksportir utama dunia membuat setiap kebijakan pembatasan ekspor memiliki dampak yang jauh lebih besar,” ungkapnya.

Yusuf memperingatkan efek berantainya. “Ketika ekspor ditekan, penerimaan devisa ikut turun dan ini berpotensi memengaruhi stabilitas eksternal, termasuk nilai tukar.”

Risiko lain adalah penurunan penerimaan negara dari bea keluar dan pungutan ekspor, yang selama ini mendanai program strategis seperti peremajaan kebun sawit rakyat. Artinya, dampaknya akan merambat hingga ke tingkat petani kecil.

Mencari Solusi di Luar Pembatasan

Di tengah meningkatnya kebutuhan domestik untuk biodiesel, ruang antara pasokan dan permintaan memang semakin sempit. Namun, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pembatasan ekspor bukan solusi efektif untuk menurunkan harga, karena masalah seringkali terletak pada distribusi dan tata niaga.

“Kebijakan pembatasan justru berisiko menimbulkan distorsi baru, mengganggu kepastian usaha, dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan pasar global terhadap Indonesia sebagai pemasok,” lanjut Yusuf.

Sebagai alternatif, pendekatan yang lebih presisi dan terukur dinilai lebih tepat. Yusuf menyarankan penguatan kewajiban pasokan domestik melalui skema insentif, serta desain kebijakan fiskal yang lebih fleksibel untuk menyeimbangkan kebutuhan dalam dan luar negeri. Dalam jangka menengah, peningkatan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan kebun dan efisiensi rantai pasok menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan tanpa mengorbankan posisi Indonesia di panggung ekspor global.