Kemenhub Terapkan WFH 40 Persen Setiap Hari, Tak Ikuti Aturan Libur Jumat

PARADAPOS.COM - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menerapkan modifikasi khusus terhadap kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kementeriannya. Berbeda dengan ketentuan pemerintah pusat yang menetapkan WFH setiap hari Jumat, Kemenhub memilih pola kehadiran 40 persen pegawai setiap hari kerja. Kebijakan ini diambil untuk memastikan kelancaran operasional transportasi publik yang bersifat vital dan layanan kepada masyarakat tidak terhenti.

Pertimbangan Pelayanan Publik yang Vital

Langkah penyesuaian ini berakar pada tanggung jawab Kementerian Perhubungan yang unik. Sektor transportasi merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan barang, sehingga memerlukan kehadiran personel secara konsisten. Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa penutupan layanan di hari Jumat bukanlah opsi yang realistis bagi institusinya.

"Nah, kalau kami agak sedikit dimodifikasi karena kita melayani transportasi publik, jadi kita enggak libur hari Jumat," ujarnya di Jakarta, Kamis malam, 9 April 2026. "Tapi yang masuk itu kita kurangi setiap harinya. Kita sampai 40 persen setiap harinya," lanjutnya.

Mekanisme Shifting untuk 5.000 Pegawai

Dengan total sekitar 5.000 pegawai di kantor pusat, penerapan kuota 40 persen berarti hanya sekitar 2.000 orang yang bekerja dari kantor setiap harinya. Sistem ini dijalankan melalui mekanisme shifting atau pergantian jadwal yang diatur secara bergilir. Pendekatan ini dinilai tetap sejalan dengan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang memberikan keleluasaan bagi kementerian teknis untuk mengatur pola kerja sesuai kebutuhan operasional.

Penilaian internal Kemenhub menyimpulkan, skema WFH penuh di satu hari tertentu kurang ideal bagi sektor yang harus beroperasi tujuh hari seminggu. "Karena kami melayani transportasi, kan kita nggak mungkin libur juga hari Jumat. Jadi, akhirnya kita berlakukan pengurangan (pegawai yang masuk) di setiap harinya," jelas Menhub.

Dampak Lebih Luas: BBM, Kemacetan, dan Polusi

Selain menjaga kontinuitas layanan, kebijakan ini juga diharapkan memberikan dampak positif yang lebih luas. Dengan mengurangi mobilitas harian ribuan ASN, pemerintah berharap dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan. Imbas lainnya adalah pengurangan beban kemacetan lalu lintas, khususnya di wilayah ibu kota, serta kontribusi terhadap penurunan tingkat polusi udara.

Prinsip keadilan dan efisiensi tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaannya. Sistem bergantian dirancang untuk memberikan porsi kerja yang setara bagi seluruh pegawai, sambil tetap mematuhi semangat efisiensi kerja dari aturan pemerintah pusat. "Jadi kita berlakukan, supaya hari ini misalnya 40 persen (yang masuk). Ganti-gantian. Tapi minimal kita kurangilah setiap harinya," kata Dudy.

Kebijakan WFH nasional sendiri diumumkan sebelumnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mulai berlaku 1 April 2026 untuk ASN pusat dan daerah. Kebijakan tersebut, yang bertujuan mendukung efisiensi nasional, direncanakan akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan sekali.