DPRD Bandung Desak Sinergi Pusat-Daerah Awasi Proyek BRT

PARADAPOS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendesak adanya sinergi kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemkot Bandung untuk mengawal proyek Bus Rapid Transit (BRT). Desakan ini muncul menyusul pembekuan sementara izin proyek oleh Wali Kota, yang didasari temuan masalah kualitas pengerjaan. Sebagai Proyek Strategis Nasional, legislator menekankan bahwa hasil akhir infrastruktur ini harus benar-benar optimal, tidak sekadar "asal jadi", dan harus diiringi persiapan matang untuk mengantisipasi dampak sosial serta lalu lintas.

Kualitas Harus Setara dengan Besaran Anggaran

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwidjaja, menegaskan perlunya koordinasi intensif antara Pemkot Bandung dan Kementerian Perhubungan. Ia mengingatkan bahwa besaran anggaran yang dialokasikan untuk proyek nasional ini harus tercermin dari kualitas fisik yang dibangun di lapangan.

“Jangan sampai ada pembangunan fisik, tapi hasilnya jelek. Kan anggarannya bintang lima, jangan sampai hasilnya kaki lima,” tegasnya.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Pembekuan izin yang sebelumnya diterapkan oleh Wali Kota Bandung justru mengindikasikan adanya temuan ketidaksesuaian standar di lapangan. Uung menggarisbawahi pentingnya atensi serius untuk mencegah pengulangan preseden buruk keterlambatan proyek infrastruktur, seperti yang pernah terjadi pada pembangunan Flyover Nurtanio.

“Anggaran di kementerian cukup besar, jadi hasilnya harus bintang lima,” ujarnya menambahkan.

Antisipasi Dampak Sosial dan Kemacetan

Di luar aspek teknis pengerjaan, legislator ini juga menyoroti aspek non-fisik yang tak kalah krusial. Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan secara masif untuk memastikan pemahaman publik tentang manfaat dan operasional BRT.

“Sosialisasi harus terus dilakukan sampai BRT ini diluncurkan,” tambah Uung.

Lebih lanjut, ia memperingatkan agar pemerintah mengkaji secara mendalam dampak sistemik pembangunan ini. Salah satu titik rawan yang menjadi perhatian adalah Jalan Sudirman. Ruas jalan yang sudah menyempit akibat perluasan trotoar ini dikhawatirkan akan mengalami kemacetan parah dengan hadirnya jalur khusus BRT.

Persoalan lain muncul dari aktivitas pasar tradisional. Keberadaan pasar tumpah di kawasan Andir dan Ciroyom, yang aktif sejak pagi, berpotensi bersinggungan dengan jam operasional BRT yang dijadwalkan mulai pukul 06.00 WIB.

“Dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial. Karena itu sosialisasi dan antisipasi harus dilakukan,” jelasnya.

Harapan untuk Transportasi Massal yang Mumpuni

Di akhir pernyataannya, Uung Tanuwidjaja menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kajian mendalam terhadap berbagai hambatan teknis dan sosial di lapangan dinilai penting agar pembangunan tidak hanya mengejar target fisik, tetapi juga peka terhadap dinamika ekonomi warga sekitar.

“Kalau BRT berjalan lancar, itu bagus bagi Kota Bandung karena punya transportasi yang mumpuni, tepat waktu, dengan trayek yang teratur,” pungkasnya.

Dengan demikian, proyek yang diharapkan menjadi solusi transportasi massal ini masih memerlukan pengawasan ketat dan perencanaan yang komprehensif, memastikan setiap tahapannya memberikan manfaat optimal bagi kota dan warganya.