PARADAPOS.COM - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jenjang pendidikan di Indonesia untuk memasukkan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib. Instruksi ini disampaikan langsung oleh Kepala Negara pada 28 Mei 2026 di Paris, Prancis, usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron. Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan penguasaan bahasa asing sejak dini guna membuka peluang diplomasi dan kerja sama internasional yang lebih luas.
Instruksi Presiden di Paris
Dalam pernyataannya di hadapan publik dan media di Paris, Prabowo menegaskan komitmennya terhadap kebijakan ini. "Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," ujarnya.
Antara Visi dan Realitas di Lapangan
Reaksi publik terhadap pengumuman tersebut beragam. Di satu sisi, langkah ini dianggap visioner dan sejalan dengan upaya memperluas wawasan global generasi muda. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan kritis yang langsung mengemuka di tengah masyarakat: siapa yang akan mengajarkannya?
Bahasa Prancis dikenal memiliki tantangan tersendiri. Sistem pelafalannya yang rumit, dengan banyak huruf yang tidak diucapkan dan bunyi sengau yang khas, seringkali menjadi momok bagi para pembelajar pemula. Bayangkan seorang siswa kelas satu SD yang baru saja lancar mengeja "ibu pergi ke pasar", keesokan harinya harus diajak mengucapkan "bonjour" dengan aksen yang tepat. Skenario ini tentu membutuhkan kesabaran ekstra dari tenaga pengajar.
Ketersediaan Guru: Pekerjaan Rumah yang Besar
Persoalan paling mendasar dari kebijakan ini adalah ketersediaan guru. Jumlah lulusan program studi bahasa Prancis dari universitas-universitas negeri seperti Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Semarang (UNNES), dan Universitas Negeri Medan (UNIMED) masih sangat terbatas, hanya berkisar ratusan orang per tahun.
Jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang mencapai ratusan ribu unit di seluruh Indonesia, rasio ini sangat timpang. Kondisi ini memunculkan spekulasi mengenai skema implementasi yang mungkin diterapkan. Apakah kebijakan ini akan dimulai secara bertahap dari sekolah-sekolah unggulan? Atau akan ada program pelatihan ulang massal bagi guru bahasa asing lainnya? Kerja sama dengan lembaga seperti Alliance Française dan Kedutaan Besar Prancis juga menjadi salah satu opsi yang dinilai paling realistis.
Mencari Jalan Tengah
Terlepas dari berbagai tantangan teknis, niat di balik kebijakan ini patut diapresiasi. Prabowo tengah mendorong penguasaan bahasa asing secara simultan, mulai dari bahasa Inggris, Mandarin, hingga kini bahasa Prancis. Tujuannya jelas: mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing di panggung global, baik dalam bidang diplomasi, bisnis, pertahanan, maupun kerja sama internasional.
Visinya memang besar. Namun, seperti yang kerap terjadi, pelaksanaan di lapangan seringkali menjadi ujian sesungguhnya. Masyarakat terbiasa mendengar frasa "akan segera dilaksanakan", tetapi yang paling dinanti adalah penjelasan konkret mengenai "bagaimana caranya". Tanpa peta jalan yang jelas, sebuah instruksi setinggi apapun hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah.
Editor: Dian Lestari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Mitsubishi Destinator Hadirkan 11 Titik Penyimpanan di Kabin, Fokus pada Kenyamanan dan Fungsionalitas
Pimpinan Padepokan Padang Ati Pekalongan Bantah Cabuli Enam Santriwati, Terancam 12 Tahun Penjara
P2G Kritik Wacana Bahasa Prancis di Sekolah: Janji Bahasa Portugis Juga Belum Terealisasi
Raffi Ahmad dan Bahlil Lahadalia Bertemu di Makkah Usai Jalani Rukun Haji, Saling Berpesan Perbaiki Diri