Anggota DPRD DKI Apresiasi Penangkapan Pemalak Bajaj, Desak Pencegahan Sistemik

PARADAPOS.COM - Penangkapan pelaku pemalakan terhadap sopir bajaj di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, mendapat apresiasi dari anggota DPRD DKI Jakarta. Namun, politikus tersebut menekankan bahwa penindakan tidak boleh berhenti di situ. Pencegahan agar aksi serupa tidak terulang di masa depan dinilai sebagai langkah yang jauh lebih krusial.

Apresiasi dan Peringatan dari Dewan

Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Mujiyono, menyatakan penghargaannya atas kerja cepat aparat kepolisian. Meski demikian, ia mengingatkan agar momentum ini tidak disia-siakan. Baginya, keselamatan seorang pelaku bukanlah akhir dari persoalan, melainkan justru harus menjadi pintu masuk untuk membenahi sistem pengawasan yang selama ini dinilai masih memiliki celah.

"Penangkapan pelaku tentu patut diapresiasi. Tapi jangan sampai persoalan dianggap selesai hanya karena pelakunya sudah diamankan. Yang lebih penting adalah memastikan kejadian seperti ini tidak terus berulang," tegas Mujiyono kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Mengurai Akar Masalah di Kawasan Padat

Politikus Partai Demokrat ini melihat fenomena premanisme di Tanah Abang bukanlah insiden yang terisolasi. Ia menilai, kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi dan perputaran uang yang besar seperti itu sering kali menjadi magnet bagi oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan dengan cara mudah, terutama ketika pengawasan dari otoritas terasa kurang konsisten.

"Kasus pemalakan di Tanah Abang ini menunjukkan masih ada persoalan mendasar dalam tata kelola ruang kota," ujarnya. "Dalam banyak kota besar, premanisme biasanya muncul di ruang-ruang yang aktivitasnya tinggi, perputaran uangnya besar, tetapi pengawasannya lemah. Ketika negara tidak hadir secara konsisten, ruang kosong itu sering diisi oleh oknum yang memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan."

Ia menggambarkan kondisi lapangan di Tanah Abang yang kompleks, dengan mobilitas tinggi, kepadatan lalu lintas, dan banyaknya titik parkir atau tempat mangkal yang berpotensi disalahgunakan. Menurut analisisnya, ruang semacam ini akan selalu rentan jika dibiarkan tanpa penataan yang jelas dan pengawasan yang rutin.

"Kalau ruang seperti ini dibiarkan tanpa pengawasan rutin, tanpa penataan yang jelas, dan tanpa kehadiran aparat yang konsisten, maka praktik pungli dan premanisme akan terus berulang," tuturnya.

Dorongan untuk Evaluasi dan Pengawasan Berkelanjutan

Mujiyono mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menekankan bahwa penanganan premanisme harus bersifat sistemik, bukan sekadar reaksi temporer ketika sebuah kasus menjadi viral di media sosial. Koordinasi antar instansi, mulai dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga aparat kelurahan dan kecamatan, dinilai perlu ditingkatkan secara signifikan.

"Karena itu, Pemprov DKI harus menjadikan kasus ini sebagai evaluasi serius. Pengawasan jangan hanya ramai saat kejadian viral," jelasnya. "Pengawasan harus menjadi sistem, bukan hanya kegiatan musiman. Dishub, Satpol PP, lurah, camat, dan aparat keamanan harus rutin turun ke lapangan, terutama di titik parkir, titik mangkal, dan jalur-jalur yang rawan pungli."

Selain mengandalkan aparat, ia juga melihat perlunya optimalisasi peran masyarakat melalui forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, dan elemen masyarakat diharapkan dapat menciptakan deteksi dini yang lebih efektif.

"Selain itu, kita kan punya FKDM, peran FKDM juga harus dioptimalkan untuk mendeteksi potensi gangguan ketertiban sejak dini," lanjutnya. "Koordinasi dengan Forkopimda, khususnya Polda Metro Jaya, perlu diperkuat dari level kelurahan sampai provinsi agar pencegahan bisa lebih cepat dan efektif."

Penataan Parkir sebagai Langkah Strategis

Lebih jauh, Mujiyono menyoroti pentingnya penataan ulang sistem parkir di kawasan tersebut. Menurutnya, ketidaktertiban dalam pengelolaan parkir turut membuka peluang bagi praktik pungli. Ia mendorong penerapan sistem parkir yang resmi, transparan, dan didukung teknologi seperti CCTV serta kanal pengaduan yang responsif.

"Penataan parkir dan titik naik-turun penumpang juga sudah saatnya dibenahi lebih tertib dan transparan," ujarnya. "Sistem parkir resmi, pengawasan CCTV, dan kanal pengaduan cepat harus benar-benar berjalan supaya tidak ada ruang bagi pungli maupun premanisme. Komisi A DPRD DKI akan mendorong evaluasi lintas instansi agar ada langkah pencegahan yang jelas dan berkelanjutan."

Ia menutup pernyataannya dengan pesan tentang citra Jakarta sebagai kota internasional. Keamanan dan ketertiban ruang publik, termasuk perlindungan bagi warga yang mencari nafkah di dalamnya, dinilai sebagai hal yang non-negosiasi.

"Jakarta tidak boleh kalah oleh preman jalanan kalau kita sungguh ingin menjadikan Jakarta sebagai kota global," imbuhnya. "Ruang publik harus aman, tertib, dan warga yang mencari nafkah harus merasa dilindungi."