PARADAPOS.COM - Pemerintah Kabupaten Tabalong didorong untuk mempercepat inovasi daerah dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi menyeluruh. Arahan ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, dalam kegiatan evaluasi di Tabalong, Kalimantan Selatan, Senin (14/4/2026). Tujuannya jelas: meningkatkan daya saing daerah dan memastikan pelayanan publik yang lebih adaptif serta tepat sasaran bagi masyarakat.
Dari Kreativitas ke Kebijakan Berbasis Bukti
Dalam paparannya, Yusharto menegaskan bahwa inovasi di tingkat daerah tidak boleh lagi mengandalkan kreativitas sesaat atau ide yang sporadis. Ia menekankan perlunya pergeseran paradigma menuju kebijakan yang dibangun di atas bukti empiris, didukung oleh data dan riset yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Inovasi yang dibangun di atas data, riset, dan praktik baik akan lebih tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan,” tegas Yusharto. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini memastikan setiap kebijakan telah melalui analisis mendalam sehingga dapat meminimalisir potensi risiko kegagalan di kemudian hari.
Kolaborasi Pentahelix sebagai Kunci Dampak Luas
Selain fondasi data yang kokoh, aspek kolaborasi menjadi penekanan utama lainnya. Yusharto meminta Pemerintah Kabupaten Tabalong secara aktif melibatkan seluruh unsur dalam ekosistem pentahelix, yang mencakup akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan media.
“Keterlibatan semua pihak sangat penting agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga memiliki dampak luas yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” lanjutnya. Kolaborasi semacam ini dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil di lapangan.
Apresiasi dan Peringatan untuk Daerah Terinovatif
Di tengah dorongan tersebut, Kepala BSKDN juga memberikan apresiasi atas konsistensi Kabupaten Tabalong yang berhasil mempertahankan reputasinya sebagai daerah terinovatif di tingkat nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun, prestasi gemilang ini justru diimbangi dengan peringatan agar tidak terjebak dalam rasa puas diri.
Fokus ke depan, menurut Yusharto, harus bergeser dari sekadar mengejar kuantitas inovasi menuju penguatan kualitas dan dampak nyata yang terukur. Ia juga melihat pentingnya dukungan regulasi, seperti peraturan daerah khusus tentang inovasi, untuk memberikan landasan hukum dan kepastian bagi para pelaksana.
Penekanan pada Evaluasi Berkelanjutan
Menyoroti aspek keberlanjutan, Yusharto mengingatkan bahwa fungsi monitoring dan evaluasi yang rutin dan ketat merupakan syarat mutlak. Tanpa mekanisme evaluasi yang solid, sebuah inovasi berisiko tinggi mandek di tengah jalan atau kehilangan relevansinya seiring waktu.
“Tanpa monitoring dan evaluasi yang kuat, inovasi berpotensi tidak berkelanjutan. Karena itu, penguatan basis data menjadi fondasi krusial dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan,” pungkasnya. Pernyataan ini menutup arahan sekaligus menggarisbawahi siklus penting antara perencanaan berbasis data, eksekusi kolaboratif, dan evaluasi berkelanjutan.
Artikel Terkait
Warga Malaysia Diamankan di Aceh Barat Daya karena Overstay 237 Hari
Maudy Ayunda Ungkap Ketakutan hingga Ketertarikan Saat Diperankan Korban Kerasukan di Para Perasuk
Nadiem Makarim Minta Maaf Publik, Akui Kurang Hormati Budaya Birokrasi
Menteri PUPR Tinjau Proyek Percontohan Hunian Terjangkau Rp98 Juta di Purwakarta