PARADAPOS.COM - Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong untuk melakukan transformasi peran, dari sekadar penyalur dana administratif menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Seruan ini mengemuka dalam Seminar Nasional BPD di Surakarta, Jumat (17/4/2026), sebagai respons atas tekanan fiskal dan tren penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mengharuskan daerah mencari sumber pembiayaan alternatif.
Kolaborasi Kunci Hadapi Keterbatasan Fiskal
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas, pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, pendekatan kolaboratif menjadi sebuah keharusan. Dia menyebut kontribusi anggaran pusat seringkali belum mencukupi.
“Lebih dari 80 persen pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi marketing untuk menarik investor,” ujarnya.
Luthfi juga menegaskan pentingnya penyelesaian masalah secara komprehensif. Menurutnya, pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan semua pihak adalah kunci kemajuan.
“Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan daerah secara sepotong-sepotong. Harus bersama-sama, saling mendukung, dan bergerak serentak," tegasnya.
Transformasi: Dari Tempat Parkir Dana Menjadi Penggerak Ekonomi
Gagasan serupa disampaikan Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo. Dia menilai kondisi saat ini menuntut perubahan mendasar pada peran BPD yang selama ini dinilai terlalu administratif. BPD, kata dia, harus naik kelas dan berfungsi lebih strategis.
"BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” tuturnya.
Agus menjelaskan, peran strategis itu mencakup menjadi pengelola aliran dana, penjaga likuiditas, serta penggerak ekonomi regional. Dengan keunggulan pemahaman terhadap karakter ekonomi lokal, BPD diharapkan dapat mengoptimalkan inovasi pembiayaan.
“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakkan ekonomi di daerahnya,” lanjutnya.
Momentum di Tengah Tren Penurunan TKD
Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, melihat tren penurunan TKD justru sebagai momentum bagi BPD untuk memperkuat kontribusinya. Dia menyebut tren tersebut telah berlangsung sejak 2020 dan diperkirakan terus berlanjut.
“BPD harus mampu membantu pemerintah daerah menyiasati penurunan TKD, tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat,” jelas Bambang.
Untuk mendanai proyek-proyek strategis yang lebih besar, dia mendorong penguatan kolaborasi antar-BPD. Skema pembiayaan sindikasi dinilai sebagai salah satu solusi konkret.
"Jika kita bersatu, tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama," pungkasnya.
Artikel Terkait
DPRD Cirebon Pertahankan Perjalanan Dinas, Fokus pada Kualitas di Tengah Efisiensi Anggaran
HNW: Pancasila Kunci Ketahanan Bangsa Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah
Pertamina Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Pelaku Usaha Waspadai Tekanan Biaya
Panji Wicaksono Divonis 2 Tahun 4 Bulan Penjara atas Penipuan Emas Antam