BNI Proses Restitusi Dana Rp28 Miliar Terdampak Penyimpangan di KCP Aek Nabara

PARADAPOS.COM - PT Bank Negara Indonesia (BNI) tengah menangani proses pengembalian dana nasabah yang terdampak dugaan penyimpangan di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara. Bank BUMN tersebut menyatakan proses restitusi dilakukan secara bertahap, terukur, dan mengacu pada perkembangan penyidikan aparat penegak hukum. Kasus yang terungkap pada Februari 2026 ini diperkirakan menimbulkan kerugian hingga sekitar Rp28 miliar.

Komitmen BNI dan Mekanisme Pengembalian Dana

Menanggapi kekhawatiran nasabah, Direktur Human Capital & Compliance BNI, Munadi Herlambang, menegaskan komitmen perseroan untuk menyelesaikan pengembalian dana secara bertanggung jawab. Ia menjelaskan bahwa perkembangan penyidikan memberikan kejelasan yang diperlukan untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian yang tepat.

“Perkembangan penyidikan memberikan kejelasan mengenai nilai kerugian, yang menjadi landasan bagi BNI dalam menyelesaikan pengembalian dana secara tepat,” jelas Munadi dalam konferensi pers daring yang digelar dari Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Untuk memberikan kepastian hukum, mekanisme pengembalian dana akan dituangkan dalam sebuah perjanjian formal. Sebagai bentuk itikad baik, BNI disebut telah menyalurkan pengembalian dana awal sejak kasus ini pertama kali terungkap.

Penyimpangan Individu dan Keamanan Sistem

BNI secara tegas menyatakan bahwa insiden ini merupakan tindakan oknum individu yang terjadi di luar sistem dan prosedur perbankan yang resmi. Pihak bank memastikan bahwa dana nasabah yang ditempatkan pada seluruh produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh kasus ini. Pernyataan ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah secara luas terhadap stabilitas sistem perbankan.

Pengawasan OJK dan Proses Verifikasi

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator terus memantau perkembangan penanganan kasus ini. OJK mendorong BNI untuk bertindak cepat, transparan, dan bertanggung jawab guna memastikan hak-hak nasabah terpenuhi sepenuhnya.

“Pelindungan nasabah merupakan prioritas utama, karena itu OJK meminta BNI segera menyelesaikan penanganan kasus dimaksud dengan melakukan verifikasi secara menyeluruh dan memenuhi hak nasabah sesuai ketentuan,” tegas OJK dalam pernyataan resminya.

Hingga saat ini, proses verifikasi terhadap klaim nasabah masih berlangsung. Data dari OJK menunjukkan bahwa realisasi pengembalian dana yang telah disalurkan baru mencapai sekitar Rp7 miliar. OJK juga meminta BNI untuk melakukan evaluasi internal menyeluruh terkait aspek kepatuhan dan pengendalian, serta melaporkan perkembangan penanganan kasus secara berkala.