Apindo Soroti Tiga Tantangan Berat Industri Manufaktur Hadapi Standar Uni Eropa

PARADAPOS.COM - Pelaku industri manufaktur Indonesia menghadapi tantangan signifikan untuk memenuhi standar ketat pasar Uni Eropa, meskipun peluang akses pasar yang lebih luas terbuka lewat perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengungkapkan setidaknya ada tiga hambatan utama, mulai dari kebutuhan investasi teknologi, penyesuaian proses produksi, hingga beban administratif yang kompleks. Tantangan ini berpotensi membatasi manfaat perjanjian bagi sebagian besar pelaku usaha, terutama yang berskala kecil dan menengah.

Hambatan Investasi dan Teknologi

Langkah pertama yang kerap menjadi batu sandungan adalah kebutuhan investasi untuk mengadopsi teknologi industri yang sesuai dengan standar Eropa. Biaya yang tidak sedikit ini menjadi penghalang berat, khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Implikasinya, hanya segelintir pelaku usaha yang memiliki kemampuan finansial untuk melakukan lompatan teknologi ini.

Shinta Kamdani menjelaskan, "Jadi tidak semua pelaku usaha mau atau bisa memenuhi standar ini."

Transformasi Proses Produksi yang Menyeluruh

Selain investasi, penyesuaian proses produksi dan standar produk juga memerlukan upaya ekstensif. Perubahan ini tidak sekadar mengganti mesin, tetapi mencakup transformasi mendalam pada manajemen produksi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses tersebut membutuhkan waktu yang panjang dan konsistensi, terutama untuk memenuhi aspek transparansi dan keterlacakan (traceability) rantai pasok—sebuah prinsip yang sangat dijunjung tinggi di pasar Eropa.

Beban Administratif dan Kepatuhan

Tantangan ketiga terletak pada beban administratif untuk membuktikan kepatuhan. Standar Uni Eropa mensyaratkan audit dan sertifikasi internasional oleh lembaga independen, yang berujung pada biaya tambahan yang harus ditanggung secara berkala oleh pelaku usaha. Kerumitan tidak berhenti di situ; penyiapan dokumen pendukung yang detail sering kali menjadi kendala tersendiri.

Shinta menambahkan, "Dokumen yang diminta juga belum tentu bisa dihasilkan dengan mudah oleh pelaku usaha."

Dukungan Kebijakan dan Transformasi Menyeluruh

Menyikapi hambatan-hambatan tersebut, Apindo mendorong agar implementasi IEU-CEPA mencakup penyelarasan standar dan kepatuhan secara bilateral, misalnya melalui mekanisme Mutual Recognition Agreement (MRA). Langkah strategis ini dinilai dapat meringankan biaya dan mempermudah akses pelaku usaha domestik.

Namun, tanpa dukungan kebijakan dan transformasi industri yang komprehensif, Shinta menilai peluang dari perjanjian ini berisiko hanya dinikmati oleh minoritas eksportir yang sudah mapan. Kelompok ini, meski telah menyiapkan rencana ekspansi menyambut pemberlakuan IEU-CEPA yang diproyeksikan pada 2027, tidak merepresentasikan kondisi mayoritas industri manufaktur nasional yang masih berjuang mengadopsi standar internasional.

Ia menegaskan, "Jadi, kalau Indonesia mau memanfaatkan IEU CEPA secara maksimal, tentu perlu ada transformasi industri dan pemberdayaan ekspor di sektor manufaktur yg sifatnya lebih menyeluruh juga menyentuh mayoritas pelaku industri manufaktur nasional."

Pernyataan ini menyiratkan bahwa keberhasilan memanfaatkan IEU-CEPA tidak hanya bergantung pada penandatanganan perjanjian, tetapi lebih pada kesiapan nyata dan dukungan ekosistem industri di dalam negeri untuk bertransformasi.