Delapan Daerah di Sumatera Komit Bantu Rp255 Miliar untuk Pemulihan Aceh

PARADAPOS.COM - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyaksikan langsung komitmen solidaritas antar-pemerintah daerah di Sumatera untuk mendukung pemulihan pascabencana di Aceh. Dalam sebuah acara di Banda Aceh, Senin, delapan daerah yang tidak terdampak secara resmi mengusulkan bantuan keuangan khusus kepada kabupaten-kabupaten yang masih berjuang memulihkan diri. Langkah ini merupakan implementasi dari surat edaran Mendagri yang menganjurkan daerah dengan kemampuan fiskal lebih baik untuk membantu saudara-saudaranya yang terdampak.

Komitmen Nyata Delapan Daerah

Prosesi penyerahan surat pernyataan kesediaan bantuan ini berlangsung dalam Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah I. Data terbaru dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 20 April 2026 mencatat komitmen konkret dari delapan pemerintah daerah.

Kota Medan, misalnya, menyatakan kesediaan memberikan bantuan sebesar Rp50 miliar kepada Kabupaten Aceh Tamiang. Komitmen serupa dengan nilai yang sama ditunjukkan Kabupaten Deli Serdang untuk Aceh Timur. Sementara itu, sejumlah daerah lain seperti Simalungun dan Asahan masing-masing mengusulkan bantuan Rp30 miliar untuk Aceh Utara dan Bireuen. Bantuan dengan nilai Rp25 miliar juga diusulkan oleh Serdang Bedagai, Labuhanbatu Selatan, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Labuhanbatu untuk Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

Apresiasi untuk Solidaritas di Tengah Kesulitan

Menyaksikan iktikad baik ini, Menteri Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Sumatera, menyampaikan apresiasi mendalam. Ia menyadari bahwa keputusan untuk membantu ini diambil meski daerah penyumbang juga tengah menghadapi tantangan fiskalnya sendiri.

“Terima kasih kepada seluruh kepala daerah, delapan kepala daerah yang menyumbangkan atau menghibahkan untuk kepala daerah (terdampak bencana di Aceh) yang betul-betul, saya tahu mereka sulit,” ungkap Tito dalam keterangannya.

Dukungan Spiritual dari Titik Sentral Masyarakat

Usai acara penyerahan, Tito melanjutkan agenda dengan mengunjungi Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh. Di sana, ia menyerahkan bantuan satu unit mobil operasional untuk mendukung aktivitas masjid yang menjadi simbol sekaligus jantung kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Aceh.

“Sekaligus juga saya meminta dukungan dari Masjid Baiturrahman agar tugas untuk pemulihan bencana bisa didoakan dipercepat dan mendapat rida dari Allah SWT,” tuturnya.

Landasan Kebijakan dari Pemerintah Pusat

Komitmen gotong royong antar-daerah ini berangkat dari kebijakan yang digariskan pemerintah pusat. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 untuk seluruh daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan besaran minimal sama dengan tahun 2025. Kebijakan ini memberikan ruang fiskal bagi daerah, baik yang terdampak maupun tidak, untuk bergerak.

Merespons hal itu, Mendagri kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.3/1084/SJ yang secara khusus menganjurkan daerah yang tidak terdampak untuk turut serta dalam upaya pemulihan. Tito menegaskan bahwa kebijakan ini murni untuk kepentingan pemulihan daerah bencana.

“Saya mengeluarkan surat edaran resmi, bukan untuk saya. Satu rupiah pun enggak akan untuk saya. Tapi semata-mata karena saya Kasatgas bisa melihat persoalan di semua daerah ini,” jelasnya.