Pimpinan MPR Tinjau Kesiapan IKN, Tunggu Arahan Presiden untuk Pindah

PARADAPOS.COM - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada Senin (20/4/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kesiapan infrastruktur dan membahas rencana strategis perpindahan lembaga tinggi negara tersebut ke ibu kota baru, menunggu arahan resmi dari Presiden.

Tinjauan Langsung ke Lokasi Strategis

Rombongan yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta seluruh jajaran wakil ketua dan pimpinan fraksi, mendarat di Bandar Udara Internasional Nusantara. Mereka kemudian melanjutkan peninjauan ke sejumlah titik kunci, termasuk kantor Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) dan persil atau lahan yang telah dialokasikan untuk kompleks MPR di masa depan.

Di kantor OIKN, para delegasi mendapatkan paparan mendetail mengenai perkembangan terkini pembangunan IKN. Presentasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang progres fisik dan perencanaan tata kota ibu kota baru tersebut.

Fokus pada Kesiapan dan Arahan Presiden

Dalam keterangannya, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menegaskan bahwa proses perpindahan lembaga negara masih bergantung pada instruusi dari pimpinan negara. Ia menekankan bahwa pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai unsur pemerintahan baru akan dilakukan setelah seluruh prasarana dan sarana dinyatakan benar-benar siap beroperasi.

"Kalau pindah, kita tergantung arahan Presiden. Yang penting kalau sudah siap, baru kita akan memindahkan ASN," jelas Siti Fauziah.

Ia juga mengungkapkan bahwa tujuan spesifik kunjungan ini adalah untuk memeriksa langsung kondisi persil MPR, kesiapan bandara, jalan tol, serta berbagai persiapan pendukung lainnya.

"Tujuannya untuk melihat persil MPR, kesiapan bandara, jalan tol, serta berbagai persiapan lainnya terkait rencana perpindahan MPR ke IKN," tuturnya.

Progres Desain dan Pertimbangan Efisiensi

Mengenai pembangunan gedung MPR di IKN, Siti Fauziah mengungkapkan bahwa konsep dasar dan desain awal sebenarnya telah disusun sejak tahun 2022. Meski demikian, desain tersebut masih terbuka untuk penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan operasional yang berkembang.

"Gambaran kasar dan detail ruangan sebenarnya sudah ada, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan sekarang," ujarnya.

Ia mengakui bahwa prinsip efisiensi menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan fisik. Namun, hal itu harus berjalan beriringan dengan memenuhi kebutuhan strategis lembaga setelah berpindah lokasi.

"Efisiensi memang ada, tapi kebutuhan perpindahan juga ada. Jadi akan disesuaikan," lanjutnya.

Meninjau Fasilitas Pendukung

Selain lokasi utama, rombongan MPR juga menyempatkan diri untuk melihat perkembangan fasilitas pendukung yang sedang dibangun. Kunjungan tersebut mencakup peninjauan ke Masjid Negara serta fasilitas layanan kesehatan yang disiapkan untuk melayani masyarakat dan aparatur negara di kawasan IKN. Hal ini menunjukkan perhatian terhadap aspek kenyamanan dan kebutuhan dasar di luar urusan gedung perkantoran semata.

Kunjungan kerja ini dihadiri oleh komposisi lengkap pimpinan MPR, termasuk Wakil Ketua DPD RI, para ketua fraksi dari berbagai partai politik, pimpinan alat kelengkapan MPR, serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Otorita IKN. Kehadiran para pejabat tinggi ini mengindikasikan pentingnya agenda persiapan perpindahan ibu kota dalam prioritas kerja lembaga legislatif.