PARADAPOS.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, meminta seluruh kepala daerah untuk turut serta menjaring calon siswa Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai strategi utama pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin yang belum sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah. Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama sejumlah kepala daerah di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Peran Kepala Daerah dalam Menyukseskan Program
Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada dukungan aktif pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, hadir Bupati Lombok Timur Haerul Warisin, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Bupati Pasaman Barat Yulianto, serta Wakil Bupati Pegunungan Bintang Arnold Nam, bersama jajaran perangkat daerah lainnya.
“Sekolah Rakyat ini untuk mereka yang selama ini tidak terlihat (the invisible people), padahal ada di sekitar kita. Mereka tidak bisa makan layak, bahkan tidak mampu menebus ijazah. Ini yang harus kita jemput,” ujarnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak yang tidak sekolah, belum sekolah, atau berpotensi putus sekolah mencapai lebih dari 4 juta orang. Angka ini terus bertambah setiap tahun, terutama dari lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA.
Tiga Strategi Pengentasan Kemiskinan
Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi ketiga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, yaitu memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan. Dua strategi lainnya adalah mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan.
“Target Presiden, setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan gedung permanen. Tahun ini ditargetkan 30 ribu siswa, tahun depan 100 ribu siswa,” jelasnya.
Untuk mewujudkannya, ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota aktif mendukung program ini. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah penyediaan lahan minimal 7 hektare untuk pembangunan sekolah berkonsep boarding school.
Komitmen Daerah: Dari Pasaman Barat hingga Pegunungan Bintang
Dalam audiensi tersebut, sejumlah daerah menyampaikan progres dan komitmennya. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang diwakili Bupati Yulianto melaporkan proses penyediaan lahan yang hampir rampung dan ditargetkan segera masuk tahap pembangunan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Kepala Dinas Sosial Puspo Enggar Hastuti menyampaikan kesiapan lahan, meski harus mengalihkan rencana pembangunan lain demi mendukung Sekolah Rakyat.
Dari wilayah timur Indonesia, Wakil Bupati Pegunungan Bintang Arnold Nam menyatakan kesiapan daerahnya mendukung program. Langkah ini menunjukkan bahwa semangat pemerataan akses pendidikan mulai merambah hingga ke daerah-daerah terpencil.
Editor: Rico Ananda
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Pemerintah Kota Jambi Jamin SPMB 2026/2027 Bebas Pungli dan Gratifikasi
Polda Riau Bekuk Tujuh Tersangka Begal dan Curanmor, Amankan 15 Kendaraan
Sepekan Pascabanjir Bandang, Pemprov Sumbar Terbitkan Izin Tambang di Padang Pariaman
Bank Jakarta Hadirkan Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan di Jakarta Fair 2025