PARADAPOS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memimpin sidang debottlenecking atau penyelesaian hambatan usaha, yang digelar di Aula Juanda, Gedung Juanda 1, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 7 Mei 2026. Sidang terbuka kesembilan yang difasilitasi Satgas P3M-PPE ini menyoroti sengketa perizinan yang membelit proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling, Jawa Barat. Proyek berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) itu terhambat moratorium penerbitan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat, yang membuat Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) mandek.
Fokus Sidang: Sengketa Perizinan PT IATS
Agenda sidang aduan pertama kali ini berkutat pada kasus yang dihadapi PT Indo ACWA Tenaga Saguling (IATS). Perusahaan patungan antara PT PLN Indonesia Power Renewables (IPRen) dan ACWA, perusahaan energi multinasional, itu mengadukan realisasi proyeknya yang tersendat. Hambatan utama berasal dari moratorium yang masih berlaku di wilayah Jawa Barat, sehingga rekomendasi dari gubernur tak kunjung terbit.
Kondisi ini menjadi sorotan serius. Pasalnya, PLTS Terapung Saguling bukan sekadar proyek biasa. Infrastruktur ini merupakan salah satu proyek percontohan energi baru terbarukan (EBT) berskala besar di Indonesia. Tak hanya itu, proyek ini juga mendapat sokongan pendanaan dari Just Energy Transition Partnership (JETP), sebuah skema kemitraan transisi energi global.
Progres dan Harapan Proyek PLTS Terapung Saguling
Secara teknis, PLTS Terapung ini dirancang untuk memanfaatkan sebagian area genangan Waduk Saguling. Kapasitas total yang ditargetkan mencapai 60 Megawatt alternating current (MWac). Progres pengembangan sejatinya sudah berjalan. PT IATS telah meneken Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement) dengan PT PLN (Persero) pada 13 Agustus 2024.
“Kami berharap sidang debottlenecking ini mampu menemukan jalan keluar agar proyek bernilai strategis nasional ini dapat segera berjalan tanpa terbentur tembok birokrasi,” ujar salah satu perwakilan Satgas P3M-PPE dalam forum tersebut.
Suasana di ruang sidang terlihat serius. Para pemangku kepentingan bergantian menyampaikan kendala di lapangan. Purbaya, yang duduk memimpin jalannya diskusi, sesekali mencatat dan melontarkan pertanyaan kritis. Sidang ini menjadi penanda bahwa pemerintah terus berupaya mengurai benang kusut investasi yang kerap tersangkut di level daerah.
Editor: Reza Pratama
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Kloter Terakhir Gelombang Pertama Haji Indonesia Tiba di Madinah, 440 Jemaah Kalbar dalam Kondisi Sehat
Said Iqbal Peringatkan Konflik AS-Israel-Iran Berpotensi Picu Gelombang Penutupan Pabrik di Indonesia
Jumlah Miliarder di Singapura Melonjak Dua Kali Lipat dalam Lima Tahun, Capai 63 Orang pada 2026
Gubernur DKI Kecewa Laga Persija vs Persib Batal di GBK, Pilih Jaga Kondusivitas Jakarta