DPR Filipina Kembali Gelar Pemungutan Suara untuk Memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte

- Senin, 11 Mei 2026 | 12:25 WIB
DPR Filipina Kembali Gelar Pemungutan Suara untuk Memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte
PARADAPOS.COM - Manila, 11 Mei 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina kembali bersiap memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte dalam pemungutan suara yang dijadwalkan pada Senin ini. Ini menjadi babak baru dalam perseteruan politik yang kian memanas antara keluarga Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Tuduhan yang dihadapi putri mantan Presiden Rodrigo Duterte itu mencakup penyalahgunaan dana rahasia negara, suap, hingga ancaman pembunuhan terhadap Marcos dan keluarganya. Di tengah gejolak politik ini, ketidakpastian ekonomi akibat krisis energi global turut membayangi langkah parlemen.

Dua Kali Dihadapkan pada Proses Pemakzulan

Pemungutan suara kali ini merupakan upaya kedua DPR untuk memakzulkan Sara Duterte. Sebelumnya, mosi serupa telah disahkan pada 2025 dengan dukungan 215 dari 313 anggota DPR—angka yang jauh melampaui syarat sepertiga suara. Namun, Mahkamah Agung kemudian membatalkan proses tersebut karena persoalan teknis. Kini, tuduhan terhadap Duterte kembali diajukan dengan empat pasal utama: dua pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, dugaan penyalahgunaan dana rahasia, serta kegagalan melaporkan kekayaan. Salah satu tuduhan yang paling menonjol adalah transaksi perbankan pribadi senilai lebih dari USD 110 juta yang mencurigakan bagi badan anti pencucian uang.

Transaksi Mencolok dan Seruan Pertanggungjawaban

Anggota DPR Terry Ridon, salah satu penggugat utama, menyoroti besarnya nilai transaksi tersebut. "Skala transaksi ini tidak dapat dijelaskan secara wajar melalui pendapatan sah, aset yang dilaporkan, maupun bisnis dan aktivitas profesional yang dikaitkan dengan pasangan tersebut," ujarnya dalam pernyataan yang diunggah di X. Ia menambahkan bahwa pemungutan suara hari ini bukanlah sekadar agenda politik biasa. "Pemungutan suara hari ini bukan sekadar latihan politik. Ini adalah tindakan konstitusional untuk meminta pertanggungjawaban," lanjut Ridon. Jika DPR menyetujui pemakzulan, kasus ini akan dilanjutkan ke Senat untuk diadili. Di sana, dibutuhkan dukungan dua pertiga anggota untuk menyatakan Duterte bersalah, mencopotnya dari jabatan wakil presiden, serta melarangnya menduduki jabatan pemerintahan secara permanen.

Ambang Batas Suara dan Rahasia di Balik Layar

Menurut seorang anggota DPR dari Mindanao—wilayah basis pendukung Duterte—ambang batas sepertiga suara telah tercapai sejak 7 Mei. Legislator yang meminta namanya dirahasiakan itu menyebutkan bahwa jumlah suara akhir kemungkinan akan mendekati angka pada proses pemakzulan pertama. Ia juga mengaku berniat mendukung pemakzulan. Keputusan bulat juga telah diambil oleh House Committee on Justice. Pekan lalu, seluruh 53 anggotanya dengan suara bulat menyatakan bahwa terdapat alasan kuat untuk memakzulkan Duterte dan mendukung pembahasan pengaduan di DPR.

Dari Sekutu Menjadi Lawan Politik

Hubungan antara Sara Duterte dan Ferdinand Marcos Jr. tidak selalu tegang. Keduanya maju sebagai pasangan dalam pemilu 2022 dan memenangkan kursi kepresidenan serta wakil presiden. Namun, aliansi itu perlahan retak hingga berujung pada perseteruan terbuka. Ketegangan semakin memuncak setelah penangkapan Rodrigo Duterte atas perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Di sisi lain, Sara Duterte telah menyatakan niatnya untuk maju dalam pemilihan presiden 2028, menjadikan proses pemakzulan ini sebagai batu sandungan dalam karier politiknya.

Pasrah pada Takdir

Menghadapi tekanan politik yang semakin berat, Sara Duterte justru menunjukkan sikap pasrah. Pada 7 Mei, ia berbicara kepada para pendukungnya setelah mengunjungi ayahnya di Den Haag, Belanda. "Berdasarkan pembicaraan kami sebelumnya dengan Presiden Duterte, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup seseorang sudah dituliskan Tuhan. Jadi, jika saya dimakzulkan, itu sudah dituliskan Tuhan. Jika saya tidak dimakzulkan, sampai jumpa besok," tuturnya. Pernyataan itu disampaikan sehari sebelum pemungutan suara di DPR, seolah menyerahkan nasibnya pada apa yang telah digariskan. Namun, di balik ketenangan itu, proses hukum dan politik terus berjalan, membawa Filipina semakin dalam ke pusaran konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Editor: Annisa Rachmad

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar